Mantan koordinator Pusat BEM Nusantara Eko Pratama menyoroti keramaian petisi yang dikeluarkan sivitas akademika di beberapa universitas yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait demokrasi. Eko mempertanyakan gerakan petisi tersebut berdasarkan dari keinginan hati atau ada kekuatan politik tertentu.
"Setiap orang mempunyai hak secara konstitusional menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi ada satu prinsip yang harus tetap dipegang, yaitu tanggung jawab. Maka dari itu, silakan saja siapa pun menggunakan hak-hak itu, tetapi jangan juga memaksakan orang lain. Barangkali orang lain memiliki pikiran atau pendapat serta pilihan yang berbeda pula," kata Eko dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).
Eka mengaku heran petisi itu muncul beberapa hari menjelang pemilu berlangsung. Dia pun mempertanyakan apakah sikap tersebut murni dari hati atau ada sesuatu lain.
"Satu minggu ke belakang ini mulai muncul pernyataan sikap dari para guru besar, akademisi kampus tentang keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi. Lalu apakah kemudian pernyataan sikap tersebut muncul murni dari suara hati nurani para guru besar? Atau ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang menggerakkan sikap tersebut untuk mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berlangsung," katanya.
"Saya kira sebagai bagian dari kontrol demokrasi, pernyataan-pernyataan semacam itu wajar-wajar saja, akan tetapi yang harus diingat adalah kampus tidak boleh dijadikan tempat untuk memproduksi atau menyebarkan politik kebencian, apalagi politik identitas," imbuhnya.
Dia berharap lembaga pendidikan tidak dijadikan alat politik. Dia berharap Pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan damai.
"Jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan tersebut ditafsirkan oleh masyarakat bawah sebagai sebuah kedaruratan. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya, bahwa masyarakat menyambut baik Pemilu 2024 sebagai sebuah pesta rakyat yang harus dijalankan dengan kedamaian," ucapnya.
Eko menyebutkan tidak salah jika sebagian masyarakat memiliki banyak dugaan tentang munculnya petisi beberapa sivitas akademika itu. Sebab, petisi itu muncul beberapa hari sebelum pemilu berlangsung.
"Dan kami pun tidak salah kalau beranggapan pernyataan tersebut partisan. 'Kenapa para guru besar tersebut baru muncul sekarang? Kemarin-kemarin ke mana saja? Di saat pencoblosan tinggal menghitung hari, seluruh proses pemilu sudah berjalan, tetapi para guru besar ini malah seolah menggiring opini publik bahwa kondisi demokrasi sekarang tidak baik-baik saja'. Tiba-tiba latah untuk menakuti rakyat," sebutnya.
Dia pun berharap ke depannya pemilu ini berlangsung damai. Dia berharap tidak ada polarisasi berkepanjangan setelah pemilu.
"Saya berharap semua pihak dapat bersama-sama menjadi pelopor terciptanya pemilu damai dan berintegritas. Pemilu yang sejatinya adalah pesta rakyat harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, walaupun berbeda-beda pilihan nantinya, tidak boleh ada polarisasi yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.
Simak juga Video: Anies soal Banyak Kampus Kritik Jokowi: Pertanda Demokrasi Sedang Dilucuti
(zap/fjp)