Timnas Lumpur Gagal Laksanakan Perintah Presiden SBY

Sidoarjo - Kinerja Tim Nasional dalam menanggulangi semburan lumpur Porong di Kabupaten Sidoarjo dinilai gagal. Volume lumpur belum juga mampu dikurangi selama 3 bulan ini. Karenanya, Presiden SBY dituntut untuk mengevaluasinya.Merujuk Keppres No. 13/2006 yang ditandatangani 8 September 2006, Tim Nasional yang dibentuk itu sebenarnya memiliki kewenangan penuh dalam menanggulangi semburan lumpur.Kepres yang ditandatangani presiden ini menunjuk timnas untuk melakukan 3 tugas utama, yaitu menutup semburan lumpur menangani luapan lumpur dengan cara mengendalikan dan memanfaatkan lumpur serta menangani masalah sosial.Namun sayangnya, hampir 3 bulan bekerja, kinerja timnas yang dipimpin Basuki Hadimoejono belum menunjukkan prestasi cemerlang. Berbagai program yang dilakukan belum mampu mengurangi volume lumpur, bahkan sebaliknya lumpur yang meluap semakin bertambah."Timnas harus dievaluasi. Kalau memang tidak bisa menjalankan perintah presiden ya mereka harus mundur," tandas KH Ali Maschan Moesa Ketua PWNU Jawa Timur yang dihubungi detikcom, Kamis (7/12/2006).Ali Maschan mengakui, sebelum ada timnas, Lapindo tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi lumpur yang sekarang ini sudah menggenangi lebih 400 hektar itu. "Tapi sekarang Timnas punya kewenangan itu, ternyata mengalirkan lumpur ke Kali Porong tidak bisa," katanya.Untuk itu, Ali Maschan meminta kepada presiden untuk segera mengambil alih timnas untuk dilakukan perombakan struktur seperti halnya penanganan bencana tsunami di Aceh. Fakta yang terjadi dalam penanganan lumpur Porong, lanjut Ali, adalah yang pertama timnas jelas tidak bisa menyelesaikan persoalan, orang-orang yang terlibat banyak dari litbang PU bukannya orang lapangan dan tidak melibatkan sama sekali tokoh masyarakat."Dan yang membuat masyarakat kecewa adalah membuang lumpur ke Kali Porong saja tidak bisa. Jauh keberhasilan timnas itu masih jauh dari harapan," imbuhnya.Memang dengan terbitnya keputusan politik untuk mengalirkan air dan lumpur ke Kali Porong, masyarakat korban lumpur banyak menaruh harapan besar kepada timnas yang diharapkan bisa mengurangi lumpur sebelum musim hujan tiba. "Kalau hujan tiba dan lumpur sudah berkurang berarti kekuatan tanggul sedikit aman. Berbeda jika lumpur masih penuh maka akan mudah meluap," tuturnya.Namun hari demi hari, harapan itu pudar seiring dengan belum berkurangnya lumpur di kolam-kolam penampungan. Bahkan cenderung meningkat. Data saat ini 13 juta meter kubik lumpur berada di kolam penampungan, sebelum ada timnas volume luapan berkisar 6,15 juta meter kubik.Bahkan spillway dengan sistem penyedotan pompa di desa Pejarakan kecamatan Jabon juga kurang bisa bekerja optimal. Dengan dalih debit air porong yang rendah, upaya mencairkan lumpur supaya bisa disedot untuk dibuang ke Kali Porong terhambat.Meski kenyataannya begitu, timnas tidak segera mencari solusi lain yang paling bisa dianggap tepat dan cepat. "Seharusnya tugas utamanya ya itu membuang lumpur ke Kali Porong bagaimana cara dan sistemnya," paparnya.Bahkan sebelum ada spillway, timnas juga mendatangkan pompa penyedot berkapasitas 1500 m3 per menit yang ditempatkan di kolam penampungan (pond) 4 Desa Besuki. Tapi toh upaya itu juga gagal setelah debit air Kali Porong dangkal. Sebab untuk melancarakan penyedotan, lumpur yang ditampung di Pond 4 terlebih dahulu harus dicairkan dengan campuran air. Dan airnya mengambil dari Kali Porong yang disedot ke Pond 4 yang berjarak sekitar 1 kilometer itu.Ketika pekerjaan mengalirkan lumpur ke Kali Porong bisa dikatakan gagal, timnas seperti dikeluhkan warga lebih condong untuk melakukan penguatan tanggul-tanggul. Dan timnas dinilai kurang tanggap atas ancaman infrastruktur seperti PLN dan pipa gas. Padahal 7 keputusan presiden dalam sidang kabinet parnipurna 27 September 2006 lalu menegaskan infrastruktur yang rusak agar segera dicarikan alternatifnya dan dilaksanakan dengan kondisi krisis.Sayangnya pipa gas yang sudah membahayakan posisinya karena dibawah tekanan tanggul tidak segera direlokasi dan terjadilah ledakan dengan menewaskan 13 jiwa pekerja dan aparat keamanan. Ironisnya Polda Jatim setelah melakukan penyelidikan dan menetapkan ledakan pipa itu sebagai bencana saja. Seharusnya jika merujuk perintah presiden, itu adalah tanggung jawab Timnas yang belum juga merelokasi pipa gas.Dan akibat ledakan pipa gas itu juga, sebagian wilayah Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Kedungbendo menjadi sasaran luapan lumpur. Lagi-lagi amanat presiden juga gagal di laksanakan Timnas.Pada butir ke 4, 7 keputusan presiden dalam sidang kabinet parnipurna 27 September 2006 jelas-jelas menyatakan semburan lumpur yang ada dan yang akan terus meluap sebagian ditempatkan di kolam-kolam lumpur yang ada, sebagian lagi dipindah ke lokasi darat dan sebagian lainnya dialirkan ke Sungai Porong.Ditugaskan pula kepada timnas untuk menindaklanjuti penanganan prasarana pengaliran lumpur tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Vonis jika timnas gagal dalam menjalankan tugas juga disampaikan oleh politisi PDIP Jawa Timur. Bambang Suhartono, anggota FPDIP Jatim menyayangkan lambannya kerja timnas yang menyebabkan warga korban lumpur semakin terpuruk."Coba lihat saja wilayah yang menjadi luapan semakin meluas. Seharusnya itu harus dilokalisir dengan segala cara, termasuk mengalirkan ke sungai Porong," kata Bambang saat ditemui detikcom di DPRD Jawa Timur, Jl Indrapura, Surabaya.Menurut Bambang Ger, panggilan akrab politisi asal Gresik itu jika tidak ada perubahan kinerja timnas maka dirinya khawatir jika lumpur akan menenggelamkan kota Sidoarjo. "Sangat bahaya jika terus menerus lumpur meluap gara-gara tanggul jebol," tegasnya.Belum lagi ketika nanti hujan lebat mengguyur, Bambang sendiri merasakan kengerian yang luar biasa. "Ketakutan seperti ini menunjukan jika Timnas telah gagal," tegas Bambang. Yang membuat warga kecewa karena timnas selama ini hanya memfokuskan ke masalah penanggulan saja. "Dan selalu janji jika akan lebih kuat dan macam-macam tetapi buktinya dengan dalih overtopping lumpur meluap ke permukiman," kata Suwarno warga Desa Siring Barat.Memang langkah timnas yang sempat menjadi sorotan adalah seperti menyemprot tanggul dengan cairan kimia TX 88 yang khusus dibeli dari Singapura yang diyakini bisa memperkokoh lapisan tanah meski itu juga sia-sia. Kemudian melapisi iron slag atau bijih besi yang buntutnya menjadi kontroversi setelah KLH melarang keras bahan itu karena termasuk membahayakan atau B3. "Penanggulan itu opsi kedua. Yang penting mengurangi lumpurnya lah. kalau lumpur kosong kan tanggul tidak mudah jebol," tegas Ali Maschan Moesa. Sebab kata Ali, apabila, pond-pond yang ada lumpurnya dikurangi setelah pembuangan ke Kali Porong berjalan lancar maka kekhawatiran terjadinya overtopping bisa terhindarkan. Dan jika tanggul jebol seperti ketika terjadi ledakan pipa gas Pertamina di Tol Porong KM 38 maka lumpur yang meluap tidak akan begitu parah. Dan korban pemukiman penduduk pun bisa ditekan.Penghentian secara teknis semburan lumpur melalui 2 relief well juga sudah membikin kesal warga. Karena selama ini timnas hanya mengolor-olor waktu dengan berbagai alasan. "Yang jelas Timnas harus jujur bisa atau tidak menghentikan semburan. Bukan janji-janji belaka," kata Suwarno. (gik/wiq)