.webp)
Forum Anomali yang terdiri dari Ketua BEM tahun 2023 dari 4 perguruan tinggi di Indonesia beserta pihak lain yang terlibat menggelar aksi 'Geruduk MK' di depan Patung Kuda, Jakarta. Forum itu menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan permasalah demokrasi di Indonesia itu bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun atau pernah dan/atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada boleh maju sebagai calon wakil presiden. Ia mengklaim bahwa itu merupakan bentuk penyimpangan konstitusi.
"Masalah di Indonesia ini hari ini salah satunya berpuncak pada penyimpangan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan suatu masalah yang akhirnya memungkinkan anak presiden menjadi calon wakil presiden," kata Usman kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku resah terhadap putusan tersebut. Ia menilai pemerintah yang sudah menyalahgunakan sumber-sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
"Kami juga resah karena praktik KKN kembali marak di berbagai bidang, bahkan presiden Jokowi belakangan justru menyalahgunakan sumber-sumber daya negara untuk tujuan-tujuan partisan, keluarganya, dirinya dan juga kroni-kroninya," imbuhnya.
 Dalam aksi 'Geruduk MK' di depan Patung Kuda, massa menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia. (Annisa AR/detikcom) |
Selain itu, di dalam aksi 'Gerebek MK' itu, ia bersama Forum Anomali juga membeberkan beberapa dugaan penyimpangan konstitusi dan demokrasi, termasuk belum tuntasnya persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Itu hanyalah salah satu dari bentuk-bentuk penyimpangan konstitusi, bentuk-bentuk penyimpangan konstitusi dan juga penyimpangan demokrasi lainnya terlalu banyak untuk bisa disebutkan, pelemahan KPK, pelemahan KPU-Bawaslu, penggunaan aparat hukum untuk menyerang lawan politik, tidak selesainya persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu bahkan lebih dari tidak selesainya pelanggaran HAM berat masa lalu," imbuhnya.
Meski begitu, ia menegaskan, bersama Forum Anomali, tetap akan berjuang melawan bentuk-bentuk penyimpangan tersebut.
"Tapi kami tidak akan pernah menyerah, karena kejahatan itu tidak mengenal kedaluwarsa, kami akan terus mengejar, memburu para pelaku pelanggar HAM berat sampai mereka diadili, sampai mendapatkan hukuman yang setimpal," pungkasnya.
(jbr/jbr)
