MK Cabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

- detikNews
Kamis, 07 Des 2006 14:37 WIB
Jakarta - MK mencabut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Padahal para pemohon hanya mengajukan uji materiil 2 pasal, yaitu pasal 27 tentang amnesti bagi pelaku pelanggar HAM dan pasal 44 tentang hak korban menempuh upaya hukum.Dengan keputusan bernomor 006/PUU-IV/2006, maka MK menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945."Silakan membentuk UU baru. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan tindakan politik juga. Tidak harus lewat jalur hukum, contohnya mantan GAM yang diberi kompensasi dalam bentuk tanah," ujar Ketua MK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan setebal 143 halaman di Ruang Sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2006).Dasar pertimbangan MK antara lain adanya budaya dan falsafah bangsa yang menghargai HAM. Selain itu, keanggotaan Indonesia di PBB yang menerima prinsip-prinsip HAM harus dapat menerima sikap rekonsiliasi.Dalam putusan ini, hakim konstitusi I Dewa Gede Paliguna menyatakan perbedaan pendapatnya. Dia menyatakan pencarian kebenaran akan menemui kesulitan. Menurut dia, berdasar akal sehat, sulit meminta pelaku untuk mengakui perbuatannya."Akibatnya, ada tidaknya pelanggaran HAM di masa lalu justru menjadi sulit untuk diungkap, padahal pengungkapan merupakan syarat yang harus ditemukan untuk memulihkan hak-hak korban," jelas Paliguna.Pemohon uji materiil UU ini adalah sejumlah korban pelanggaran HAM dan para aktivis dari delapan LSM. Mereka adalah Asmara Nababan (Elsam), Ibrahim Zakir (Kontras), Esther Yusuf (SNB), Rachland Nashidik (Imparsial), Soenarno Tomo Hardjono dari Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65, Sumaun Utomo dari Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Rahardjo Waluyo Djati mewakili korban penculikan aktivis 1998, Tjasman Setyo Prawiro mewakili korban peristiwa 30 September 1965 dan Taufik Basari dari LBH Jakarta.

(fjr/nrl)