Aa Gym Dinilai Kurang Bijak, Yahya Zaini Salah Besar

Padang - Sepak terjang dua figur publik yang sejak beberapa hari terakhir ribut dibicarakan, ulama terkenal AA Gym dan politikus partai Golkar Yahya Zaini, terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Meski banyak yang memaklumi, namun tidak sedikit pula yang memberi kecaman.Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Syafrudin Nurdin, menilai tindakan Aa Gym berpoligami sebagai langkah yang kurang bijak mengingat posisinya sebagai panutan umat. Sementara, ulah politikus Yahya Zaini yang berbuat mesum dengan artis dangdut Maria Eva dinilai sebagai perilaku yang tidak terpuji dan salah besar."Memang, dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang laki-laki berpoligami bila dia benar-benar sanggup untuk berlaku adil dalam berbagai hal. Hanya saja, dalam persoalan yang menyangkut Aa Gym, saya nilai tindakan itu kurang bijak mengingat posisinya sebagai ulama tausiyah yang menjadi panutan banyak orang," jelas Syafrudin Nurdin, Rabu (6/12/2006).Dikatakan dia, konteks poligami yang dilakukan pada zaman Rasullulah, sangat jauh berbeda motivasinya dengan banyak kasus poligami di tanah air. Di zaman Rasul, poligami lebih dimaksudkan untuk mengangkat derajat seorang wanita, mengangkat status sosialnya dari seorang janda menjadi seorang perempuan yang bersuami sehingga terjauh dari fitnah. Selain itu, kata dia, poligami masih bisa dimaklumi bila sang istri betul-betul tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri."Nah, kalau kita lihat apa yang kurang dari istri Aa Gym? Sehat, cantik, dan memiliki pengetahuan agama di atas rata-rata perempuan Indonesia lainnya. Dengan segala kelebihannya itu saja, seperti kita lihat, istri pertama Aa Gym tetap tidak dapat menerima seratus persen diduakan. Apalagi bila itu terjadi padakebanyakan istri lainnya. Harus diakui, budaya dan masyarakat kita belum siap menerima poligami," urainya.Soal kasus video cabul yang menimpa politikus Golkar Yahya Zaini, Safaruddin menilai perbuatan itu sebagai tindakan yang salah besar dan harus diganjar dengan mundurnya Yahya dari partai Golkar dan DPR RI."Saya kira, masing-masing pihak yang berkaitan dengan masalah ini harus sadar bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan semestinya. Bagi Yahya, ganjaran yang pantas dan harus dilakukan adalah mundur dariGolkar dan DPR RI. Tidak layak, orang berperilaku seperti itu tetap dipercaya mengurus kepentingan publik," demikian Safarudin Nurdin. (yon/asy)