DPR Kecam Pengetatan Poligami, Bisa Suburkan Prostitusi

Jakarta - Rencana pemerintah memperketat poligami bagi masyarakat mendapat kecaman keras dari kalangan DPR. Langkah pengetatan dinilai hanya akan menyuburkan praktik prostitusi."Apa urusannya pemerintah mengatur-atur soal itu, agama saja tidak melarang. Lebih baik urusi yang nyata-nyata saja. Banyak korupsi yang belum dibongkar," kata anggota DPR dari FKB Lalu Misbach Hidayat kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2006).Larangan itu diyakini Misbach tidak akan berpengaruh di masyarakat. Dia justru yakin sikap pemerintah itu hanya akan menciptkan persoalan baru. Salah satunya tradisi selingkuh, karena ada larangan poligami secara resmi."Apa maunya? Biar orang itu sembunyi-sembunyi! Itu kan urusan masing-masing dengan Tuhannya," tandas Lalu.Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris FPPP Lukman Hakiem. Menurutnya, poligami yang dihalalkan dalam agama harus diperjuangkan oleh negara. Karena itu, pengaturan terhadap poligami justru menciptakan diskriminasi dan memfasilitasi praktik perzinahan."Apa zina yang haram mau difasilitasi, poligami yang halal didiskriminasi? Mau dibawa ke mana negeri yang berdasarkan Ketuhanan YME ini?" tanyanya.Penolakan yang sama juga dilontarkan anggota FPKS Yoyoh Yusroh. Meski dia seorang wanita, dia menilai urusan poligami atau monogami merupakan hak individu masing-masing. Karena itu larangan poligami, selain mencampuri urusan pribadi juga akan menyuburkan praktik-praktik yang diharamkan."Saya tidak setuju (pengetatan), itu hak privasi. Apalagi kita kan sudah ditetapkan, apakah 2, 3 atau 4," kata wanita yang siap dipoligami ini.Menurutnya, masalah poligami dalam Islam diperbolehkan karena memang untuk mengatasi masalah-masalah sosial. "Jadi poligami tidak masalah ketimbang harus jajan ke luar. Bayangkan seandainya ada janda umur 25 tahun, dia kan butuh suami, butuh biaya untuk anak-anaknya, kalau tidak boleh poligami apa tidak semakin merusak," beber dia. (umi/sss)