Bupati Sidoarjo Janji Bantu Manusia Lumpur

Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo berjanji akan membantu proses legal formal kepemilikan tanah di wilayah luapan lumpur. Jika persoalan itu tidak diperhatikan dikhawatirkan menimbulkan konflik baru dalam persoalan jual beli dengan Lapindo Brantas Inc.Kekhawatiran ini beralasan melihat kenyataan lahan yang bersertifikat jumlahnya cukup kecil dibanding yang statusnya petok D, atau bahkan tidak ada yang memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga warga yang merasa tidak punya sertifikat merasa resah jika jual beli nantinya yang telah disepakati Lapindo gagal."Memang akan menjadi kendala tersendiri. Apalagi laporan yang ada menunjukan dari sekitar 15 ribu bidang tanah atau rumah warga di empat desa yang terendam lumpur jumlah yang bersertifikat cukup kecil. Lainnya berupa petok D," terang Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (5/12/2006).Sebaliknya, Win meminta semua pihak termasuk Lapindo menyikapi kenyataan tersebut secara arif dan bijaksana. "Kalau memang persyaratan bisa dipermudah,sebaiknya dipermudah saja. Pemerintah akan ikut memfasilitasi untuk itu," kata dia.Menyinggung, surat-surat tanah milik warga yang hanyut terseret lumpur, Win tidak begitu mempersoalkan. "Tidak masalah itu, kan ada saksi tetangga maupunpetugas kelurahan. Nanti akan dibantu mengurusnya. Yang penting warga jangan sampai terhasut isu-isu menyesatkan," imbuhnya.Dalam waktu dekat ini, Win juga minta Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo untuk segera berkoordinasi dalam menyikapi masalah ini. "Tetap harus dicarikan solusi yang cepat dan tepat selama proses jual beli yang dipatok dua tahun ini," pungkas Win. (gik/nvt)