SBY Bagi Ilmu Hadapi Bencana

Jakarta - Rentetan musibah yang melanda Tanah Air sepanjang dua tahun terakhir tidak hanya mendatangkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga tentang menajemen bencana dan tanggap darurat. Pemerintah RI ingin membagi pengalaman learning by doing itu pada semua pihak. "Bencana tsumani, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan wabah penyakit dalam dua tahun terakhir membawa banyak pengalaman yang ingin kami bagikan. Kami juga ingin mendapat masukan dari Anda sekalian," kata Presiden SBY. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan konferensi nasional Assosiation of Southeast Asian Institution of Higher Learning (ASAHIL) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Acara yang berlangsung di Kampus UI dan diikuti ratusan perguruan tinggi se Asia Tenggara tersebut mengambil tema Disaster Managemet. Presiden SBY mengakui saat bencana tsunami melanda Aceh akhir Desember 2004, pemerintahannya yang baru berumur dua bulan sempat panik. Selain dampak kerusakan dan jumlah korban jiwa yang fantastis, ketika itu pemerintah tidak punya sumber daya teknis menghadapinya. Tapi bagaimanapun, tanggap darurat harus digelar. "Kejadian ini mendorong kami tidak hanya bertindak dengan cara berbeda, tapi juga mengubah pola pikir mengenai potensi ancaman nasional. Bencana alam juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional," ujarnya. Menurut Presiden, pelajaran berharga yang didapat adalah menajemen menghadapi keadaan darurat yang didapat bangsa Indonesia. Sistem menajemen yang harus terus diasah dan ditingkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Pertama; respons kilat pemerintah dalam melaksanakan operasi SAR dan distribusi logistik bantuan kemanusiaan. Sebab rata-rata kesempatan untuk bisa menyelamatkan korban hidup-hidup dari reruntuhan bangunan, timbunan lumpur atau pun tengah laut hanya tiga hari. Dua, koordinasi sumber daya bantuan yang cepat dan tepat. Tanpa koordinasi, operasi SAR terpusat di satu titik, sementara titik lain terabaikan. Bantuan obat, pangan, pakaian dan medis, tidak akan sampai di tangan korban yang mumbutuhkan. Tiga, pengelolaan aliran informasi yang akurat. Rusaknya infrastruktur komunikasi dan transportasi, sehingga tidak ada media yang bisa menyampaikan informasi terkini dari lokasi kejadian. Dalam situasi demikian desas-desus yang tak jelas sumbernya menyebar lebih cepat dari informasi resmi sehingga membingungkan pengambil keputusan dan petugas SAR di lapangan. Empat, optimalisasi tenaga dan aparat setempat yang berwenang. Bagaimanapun mereka lebih menguasai medan, tahu persis komunitasnya dan memahami psikologis warga. Tapi masalahnya, sering kali mereka mendapatkan pelatihan memadai untuk menghadapi bencana. Karenanya pemerintah pusat harus mendampingi untuk memastikan pengerahan sumber daya yang diperlukan. "Tak kalah penting adalah peran kepemimpinan. Pemimpin harus memutuskan dan laksanakan rencana tanggap darurat dengan efektif. Warga harus melihat pemimpinya hadir dan bekerja untuk mereka. Ini cara terbaik menaikkan moral para korban yang jatuh dan tenaga SAR yang kelelahan," sambung Presiden. (lh/nrl)