.webp)
Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan presiden boleh melakukan kampanye dan memihak, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan dirinya netral dalam Pemilu 2024. Namun, Ma'ruf menjelaskan dalam aturannya memang tak ada larangan untuk presiden berkampanye.
"Ya saya kira soal presiden sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju, silakan saja. Nanti urusannya itu publik aja," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, seperti dalam tayangan YouTube Wapres RI, Kamis (25/1/2024).
Ma'ruf mengatakan pilihannya dalam pemilu akan dirahasiakan. Ia tidak akan menyampaikan pilihannya ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saya sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saya pada waktu 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," tuturnya.
Ma'ruf pun menekankan sikapnya ini bukanlah perbedaan pendapat dengan presiden. Ia tak ingin sikap netralnya disalahartikan.
"Saya kira tidak ada masalah, ini bukan perbedaan dengan presiden, memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral, jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti, he-he," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari pun menyampaikan mekanisme jika presiden ikut berkampanye di Pemilu 2024. Hasyim menyatakan presiden harus mengajukan cuti jika ikut berkampanye.
"Dia kan mengajukan cuti," kata Hasyim, Kamis (25/1/2024).
Hasyim menjelaskan bahwa Presiden Indonesia mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Sebab, kata Hasyim, presiden di Indonesia hanya ada satu.
"Iya (ajukan cuti kepada dirinya), kan presiden cuma satu. Kalau beliau kampanye. Kemarin kan nggak kampanye," ujar Hasyim.
Pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak pun dinilai berbahaya oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan hal terebut berbahaya karena dapat diikuti pejabat publik lainnya.
"Presiden mengatakan, 'Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa sih berpolitik tidak boleh? Menteri juga boleh.' Pernyataan ini berbahaya karena bisa diikuti oleh menteri, gubernur, bupati, dan kepala desa (kades)," kata Todung di Mesia Center TPN, Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
"Dan kalau ini terjadi maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," sambungnya.
Kritik terhadap pernyataan Jokowi ini juga datang dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bahkan Timnas AMIN akan melaporkan hal ini ke Bawaslu RI.
"Iya (akan lapor), kami akan memberikan pendapat hukum kami analisa hukum kami kepada Bawaslu. Dan silakan Bawaslu untuk menyikapi nanti," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/1/2024).
Ari mengatakan pernyataan Jokowi tersebut diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara. Dia menduga banyak fasilitas negara yang sulit dibedakan untuk kepentingan kampanye.
Pembelaan pun datang dari pihak Istana, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyebut pernyataan Presiden Jokowi banyak disalahartikan. Ari menjelaskan Jokowi bicara hal tersebut dalam konteks menjawab pertanyaan media.
"Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu 24/01/2024, telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yang ikut tim sukses," kata Ari kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Heboh terkait pernyataan Presiden Jokowi dan perbedaan sikap Wapres Ma'ruf Amin dalam menghadapi Pemilu 2024 akan dibahas lebih lengkap dalam program detik Pagi edisi Jumat (26/1/2024).
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
