Kultur Golkar

Den Haag - Mulai terlihat DPP Golkar akan menyelamatkan Yahya. Jika skenario itu sampai terjadi, maka akan mempertegas jejak rantai contoh buruk yang dipahatkan partai ini atas republik.Golkar rupanya tidak pandai belajar dari masa lalu. Setelah babak belur dihukum pemilih akibat skandal demi skandal yang dilakukan fungsionarisnya dan memporak-porandakan negara di masa lalu, kini tabiat Golkar itu akan kumat. Dalam kasus skandal seks kali ini sudah mulai terlihat skenario untuk menyelamatkan Yahya Zaini. Jika opsi ini yang diambil, maka Golkar sedang membuka memori masyarakat tentang kultur yang sebelumnya melekat dengan partai berlambang pohon beringin ini: kolutif, koruptif, nepotis, plus rekor skandal demi skandal yang menyebabkan republik sempat sekarat. Kultur politik perkoncoan ndisit, kepentingan negara dan rakyat urusan buncit.Orang sudah mulai lupa dengan 'dosa-dosa' Golkar yang telah berlalu, namun jika penanganan kasus skandal seks ini mengulang cara-cara dulu, maka partai ini sama saja sedang menguak borok-boroknya di masa lalu. Orang akan ingat kembali deretan skandal Bulog, Bank Bali, BLBI, dst. Apalagi katarsisnya sudah tersedia: janji-janji kosong pejabat dari Golkar kepada korban gempa dan kasus Lapindo.Perhatikan pernyataan orang 'Anggrek Nelimurni' (baca: DPP Golkar), Yuddy Chrisnandi. Menurut Yuddy, DPP tidak boleh overpunishment (berlebihan menghukum) dengan memecat Yahya dari keanggotaannya di Partai Golkar dan me-recall-nya dari DPR. Alasan Yuddy, karena yang dilakukan Yahya merupakan wilayah pribadi dan di Tatib DPR tidak ada yang mengatur secara jelas keharusan untuk me-recall.Jika sikap Yuddy mendapat dukungan luas di DPP, maka ini adalah sebuah proklamasi tegas tentang siapa Golkar, Golkar ya Golkar, tidak dulu tidak kini sami mawon, dan menjadi deklarasi tegas kepada masyarakat republik yang konon religius ini: bahwa moral partai ini bermasalah. Masa partai yang fungsionarisnya mayoritas tokoh agama bisa sedemikian permisif dalam menyelesaikan skandal zina?Sikap itu juga menunjukkan bahwa Golkar kurang memiliki tanggung jawab membangun karakter bangsa dan membentuk keteladanan yang baik. Sinyal itu bisa dibaca, bahwa dalam Golkar fungsionarisnya boleh berbuat apa saja asal dalam wilayah pribadi. Norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tidak berlaku bagi mereka. Ini akan menguatkan sinyalemen bahwa berkat kultur rintisan Golkar standar moral para pemimpin negeri ini menjadi begitu rendah.Masyarakat akan kembali diingatkan pada Akbar Tanjung, yang telah dihukum oleh pengadilan karena skandal Bulog, namun tidak bergeming, dengan alasan harus ada putusan hukum yang tetap (oleh MA). Rintisan era Akbar ini dianut dan berlaku menjadi kultur hingga sekarang. Di negara lain, para pemimpinnya langsung mundur karena malu dan gagal memberi keteladanan. Mendagri Inggris David Blunkett mundur karena skandal visa, (15/12/2004). Menlu Swedia Laila Freivalds mengundurkan diri karena merasa bertanggungjawab menutup sebuah situs internet (21/3/2006). Mendagri Belanda Bram Peper mundur karena mendeklarasikan belanja alat tulis ke kas negara (13/3/2000). Pers Belanda menilai kok kebangeten urusan receh saja negara harus menanggung, padahal dia bisa membayar dengan gajinya. Kasus-kasus itu bobotnya jauh lebih sepele dibandingkan skandal-skandal elite republik ini. Bram Peper saat konferensi pers pengunduran dirinya mengatakan, "Terungkapnya soal deklarasi ini membuat saya tidak mungkin meneruskan tugas sebagai menteri. Bagaimana nanti saya harus berhadapan dengan masyarakat? Mau ditaruh di mana muka saya?" Peper masih punya rasa malu. Tokoh-tokoh senior Golkar seperti Muladi dan Slamet Effendy Yusuf, yang juga ketua Badan Kehormatan DPR, tentu diharapkan bisa mengambil keputusan yang lebih bisa menyelamatkan citra Golkar. Jika, sekali lagi jika Yahya terbukti bersalah, sungguh celaka kalau dia justru dilindungi. Itu akan menjadi contoh buruk bagi rakyat dan bisa mempersulit posisi bersaing Golkar.Selain itu Golkar akan rusak citra berlipat dan kalah set dari Partai Demokrat. Partai ini bisa memecat tokoh pendirinya, KH Aziddin, dari kursi wakil rakyat (kasus percaloan), masa Golkar begitu? Lagipula Kang Slamet, sebagai ketua BK, merupakan orang yang pertama mengetukkan palu, yang akhirnya mementalkan Aziddin. Kita menanti apakah Kang Slamet cs bisa bersikap baru: kepentingan rakyat ndisit, soal konco urusan buncit. (es/es)