Buruh Minta Revisi Rencana UMP Sumut 2007

Medan - Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) 1992 menggelar aksi demo ke Kantor Gubernur Sumut, Senin (4/12/2006). Mereka meminta Gubernur Sumut untuk membatalkan rencana penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) Tahun 2007 yang dinilai tidak berpihak pada buruh. "Rancangan upah untuk tahun 2007 itu tidak manusiawi. Sementara kebutuhan hidup meningkat, justru kenaikan upah tidak seperti diharapkan. Rancangan kenaikan upah itu tidak layak," kata Pahala Napitupulu, Koordinator Wilayah FSBSI 1992 saat menyampaikan orasinya. Sebelumnya Dewan Pengupahan Daetah (Depeda) Sumut mengusulkan UMP Sumut tahun 2007 sebesar Rp 761 ribu, atau naik 3,3 persen dibanding UMP 2006 sebesar Rp 737 ribu. Hal ini dinilai tidak beralasan, sebab angka kebutuhan hidup layak saja melebihi jumlah itu. Massa juga meminta agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak segera diubah karena relevan dengan keadaan sekarang. Dalam tuntutannya, buruh juga menyatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai lembaga yang berperan terhadap terjadinya pengangguran. Sektor industri yang terpuruk karena terjadinya pemadaman secara terus-menerus, menyebabkan industri terpuruk, sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Sebab itu, PLN bisa dikatakan sebagai pelaku teror," kata Pahala yang disambut elu-elu massa pendukungnya. Massa yang datang dengan menggunakan sejumlah angkutan umum, dan sepeda motor itu, melakukan aksi demo secara tertib dengan kawalan sekitar 100 personel polisi dari Poltabes Medan. (rul/nrl)