Sumut Butuh Dana untuk Data 188 Pulau Tak Bernama

Medan - Banyaknya pulau di Sumatera Utara (Sumut) mulai menyulitkan. Tidak cukup dana untuk melakukan inventarisasi. Sebab itu pemerintah pusat diminta memberikan dukungan dana bagi pendataan dan inventarisasi terhadap 188 pulau yang belum bernama di provinsi ini. "Dari jumlah ini, berdasarkan dana APBD, Pemerintah Propinsi Sumut baru dapat menginventarisasi 98 pulau dari 231 pulau yang telah bernama. Sementara dari 188 pulau yang belum bernama, baru dapat didata 58 pulau," kata Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Sumut Eddy Syofian kepada wartawan di Medan, Minggu (3/12/2006).Kesulitan Pemprov untuk melakukan pendataan di lapangan, kata Eddy, terutama karena kendala transportasi dan dana sementara pada pulau-pulau dimaksud masih banyak yang belum berpenghuni dan ini merupakan hal mendasar dan strategis untuk diinventarisasi.Sehingga jangan sampai pulau-pulau tersebut tidak termonitor dan menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, ada pula masalah perbatasan antardaerah, seperti perbatasan Sumut dengan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sepanjang 373 kilometer (KM) dan yang baru dapat ditangani kedua provinsi ini lebih kurang 30 km atau 30 pilar sehingga masih diperlukan penanganan 343 pilar. "Kendalanya juga terbatasnya anggaran, baik pada Provinsi Sumut maupun NAD," kata Eddy.Sumut juga ada masalah perbatasan dengan Riau sepanjang 460 km. Sejauh ini sudah dilakukan penyelesaian, meskipun terdapat permasalahan pada patok 153, 49 dan 58 antara Kabupaten Labuhanbatu di Sumut dengan Kabupaten Rokan Hilir di Riau, dan serta Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumut dengan Kabupaten Rokan Hulu di Riau. (rul/ahm)