Ical Harus Dicopot Biar Konsentrasi Urus Lapindo

Jakarta - Pemerintah harus bersikap tegas terhadap Bakrie Group sebagai pemegang saham Lapindo Brantas Inc. Sebab, lumpur panas yang keluar dari wilayah eksplorasi perusahaan tersebut hingga saat ini tidak dapat dihentikan dan telah menimbulkan kerugian materi dan immateri yang sangat besar.Salah satu bentuk ketegasan itu dilakukan dengan memanggil atau mereshuflle Menko Kesra Aburizal Bakrie yang juga pemegang saham Lapindo."Solusinya, presiden harus melepaskan Ical dari jabatan dia sebagai menko. Supaya dapat konsentrasi melakukan (upaya penanggulangan,red) ini. Karena secara moral, dia (presiden,red) bertanggung jawab," ujar HS Dillon dari Partnership for Governance Reform dalam diskusi 'Menilai Praktek Bisnis Lapindo Brantas Secara Politik dan Hukum' di Hotel Sahid, Jl JenderalSudirman, Jakarta, Jumat (1/12/2006).Dia mengatakan, keberadaan Ical baik dalam kabinet maupun timnas secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah yang lamban menangani kasus Lapindo. "Sebab pelaku-pelaku ini punya jejaring yang sangat kokoh. Solusinya, ya SBY harus berani mencabut dia," tegas DillonApalagi, menurut dia, upaya pemerintah untuk menangani Lapindo selama ini dihambat oleh pengaruh partai politik yang memiliki afiliasi dengan Ical, terutama kekuatan politik di DPR."Secara umum seluruh gerakan SBY itu, sedikit-sedikit diancam angket, mau diinterpelasi. Jadi dia trauma dengan masa Gus Dur dulu. Sehingga dia tidak mau pemerintahnya deadlock, jadi dia selalu give in parpol," tandasnya.Pemerintah SBY, Dillon menambahkan, sudah seharusnya mengambil alih kasus Lapindo. "Dan melakukan tiga hal yaitu para pelakunya dihukum, korbannya dikompensasi dan lakukan langkah-langkah mencegah terulangnya bencana serupa," tandas Dillon (rmd/fjr)