Pemerintah Tak Cuekin Audit BPK

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) membantah pemerintah tidak menindaklanjuti laporan hasil audit BPK. Sebaliknya sangat banyak proses hukum terhadap pejabat negara yang didasarkan temuan dan rekomendasi BPK. "Contohnya kasus PLN, itu kan asalnya dari BPK juga. Meski kemudian BPK sendiri yang menyatakannya tidak bersalah, hanya formatnya saja yang berbeda," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/12/2006). Wapres mengakui pemerintah tidak membaca total isi laporan BPK yang rata-rata amat tebal. Tapi ia memastikan semua temuan hasil audit yang mengindikasikan adanya tindak pidana langsung diinstruksikan oleh Presiden kepada Polri dan Kejagung untuk segera menindaklanjutinya. Bahkan bila kasusnya menyangkut kepala pemerintahan daerah, maka pihak Depdagri juga mendapatkan salinan hasil audit BPK yang sejatinya dilaporkan pada DPR dan DPD tersebut. Hasilnya, sejumlah gubernur dan bupati juga jalani proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penggelapan uang negara. "Cuma kan laporan itu tebal sekali, belum tentu dibaca semua. Tapi secara umum diberikan pada polisi dan jaksa bila memang ada bagian-bagian yang harus diperiksa," ujarnya. (lh/nrl)