.webp)
Pemerintah mengumumkan akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) dengan total 2,3 juta formasi pada 2024. MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan talenta-talenta baru (fresh graduate) dan talenta digital ikut didorong dalam perekrutan ini.
Ia berharap kebijakan pada 2024 mengurangi pihak yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sementara itu, talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.
"Talenta digital dan rekrutan baru kita tujukan untuk mengakselerasi ekonomi nasional sekaligus menjadi pendorong penguatan akuntabilitas birokrasi," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas memaparkan pengadaan ASN tahun ini diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Arah kebijakan untuk pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya fokus pada penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
"Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Sedangkan seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," terangnya.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Anas merinci kebutuhan 2,3 juta ASN ini terdiri dari kebutuhan instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Adapun kebutuhan Instansi Daerah terdiri atas 483.575 CPNS Daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis dan 1.383.758 PPPK Daerah yang akan dibuka untuk Guru, Nakes, dan Teknis. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi.
"Formasi instansi daerah tahun ini memang kita alokasikan lebih besar daripada di instansi pusat karena kita lihat di daerah banyak membutuhkan tenaga ASN untuk pelayanan publik," tuturnya.
Secara nasional, kata Anas, seleksi CPNS dan PPPK akan dilaksanakan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Khusus untuk penataan pegawai non-ASN sebagaimana amanat UU ASN yang teranyar, Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
Kesepakatan Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI tentang penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan.
Kemudian, akan ditetapkan PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang secara bertahap diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya telah disepakati bersama, tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran.
"Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan alokasi formasi yang telah disediakan. Konsolidasi kebutuhan ASN pusat dan daerah dilakukan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi)," ujar Anas.
"Ayo kita optimalkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM yang profesional," tandasnya.
Lihat juga Video 'MenPAN-RB: ASN Tak Netral di Pemilu 2024 Laporkan':
