Pemerintah Bingung Talangi Lapindo

Jakarta - Pemerintah belum punya skema jelas mengenai mekanisme pembiayaan penanganan dampak lumpur panas Lapindo. Bila pemerintah yang menalanginya dikhawatirkan menimbulkan ketidakpuasan warga. "Kalau nanti pemerintah yang mengambil alih, nanti ada standarnya seperti di Yogya (gempa) dan Aceh (tsunami). Masyarakat (korban semburan lumpur) pasti tidak puas," ujar Menteri PU Djoko Kirmanto, Kamis (30/11/2006). Hal tersebut diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya usai diterima Wapres Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, Ikut hadir dalam pertemuan siang ini. Baik Djoko dan Freddy merupakan anggota tim pengarah Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Djoko menambahkan, JK menanggapi laporan kondisi terakhir yang ia sampaikan, memberi arahan bahwa seluruh dana operasional penanganan dan penanggulangan lumpur nantinya tetap harus ditanggung Lapindo Brantas. Mereka pun sudah menyampaikan komitmennya untuk tidak lari dari tanggung jawab itu. "Secara teknis, itu belum. Kita bicarakan nanti mekanismenya," ujarnya. Menurut rencana, sore ini akan digelar rapat koordinasi membahas pembiayaan dana talangan yang masih belum mendapat kejelasan itu. Rapat di kantor wapres ini akan diikuti jajaran menteri teknis terkait, Gubernur Jatim Imam Utomo, menajemen Lapindo Brantas dan pengendali kelompok usaha Bakrie Grup, Nirwan Bakrie. (lh/nrl)