.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Rapat Kerja Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Pada kesempatan ini, Anas mengapresiasi penyederhanaan proses bisnis yang telah diimplementasikan oleh BP2MI. Terlebih Presiden RI Joko Widodo selalu mengingatkan agar simplifikasi proses bisnis di instansi pemerintah terus dilakukan agar birokrasi bisa bergerak lincah dan cepat.
"Agresivitas simplifikasi proses bisnis di BP2MI ini patut diapresiasi karena sudah memangkas berbagai layanan yang sebelumnya cukup panjang. Saya apresiasi karena BP2MI terus melakukan perbaikan untuk penguatan sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menjelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung SDM kompetitif menjad salah satu kunci penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin untuk menggerakkan kendaraan. Oleh karena itu, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan saat ini paradigma lama sudah berubah menjadi paradigma baru yang sesuai kebutuhan masyarakat, menerima kritik, dan partisipatif.
"BP2MI sudah mengubah paradigma dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat'," tutur Anas.
Adapun saat ini pemerintah sedang mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh sesuai amanat Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dalam Perpres, lanjut Anas, termaktub percepatan 9 layanan prioritas, yaitu layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, serta layanan kepolisian.
Anas pun mendorong penguatan digitalisasi dan keterpaduan layanan di lingkup BP2MI. Hal ini termasuk upaya penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lapangan agar lebih responsif.
"Saya harap kedepan BP2MI nanti akan turut mengintegrasikan layanan yang dilakukan. Ini awalnya akan sulit tapi kita akan punya GovTech untuk menginteroperabilitaskan layanan ke dalam satu Portal Layanan Nasional," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, tidak lupa Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup BP2MI tetap menjaga netralitas, menguatkan soliditas, dan profesionalitas ASN menjelang Pemilu 2024.
Menurutnya, ASN sebagai penggerak mesin birokrasi harus tetap bekerja secara profesional, netral, bebas dari pengaruh politik, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
"Netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. Mari kita kawal bersama agar ASN imparsial dan bebas dari pengaruh agar pelayanan publik akan terhambat," tutup Anas.
(ega/ega)
