DPR Tolak Beban Lapindo Dialihkan ke APBN

Jakarta - Apapun alasannya, Panitia Anggaran DPR menolak rencana pengambilalihan anggaran penanggulangan lumpur panas Lapindo dari Lapindo Brantas Inc ke pemerintah (APBN). APBN 2006 tidak mengalokasikan dana untuk kasus ini.Hal itu disampaikan Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis di sela seminar 'Kepemimpinan Nasional dan Momentum Kebangkitan Indonesia' di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (29/11/2006)."Jangan sampai beban Lapindo dibebankan kepada APBN, karena ini yang salah kan perusahaan, masak pengusaha yang bermasalah harus dibebankan kepada rakyat," ketusnya.Namun Emir akan mempertimbangkan jika pengambilalihan itu bersifat dana talangan."Kalau cuma ditalangi, akan kita pertimbangkan, tapi nanti bill-nya harus tetap ditagihkan kepada pengusaha, yakni Lapindo Brantas, kalau tidak, ya masuk (penjara). Kan sekarang gampang nahan orang," cetusnya.Meski demikian, hingga kini DPR belum menerima surat resmi pengalihan anggaran kasus lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur itu, sehingga dia menganggapnya hanya wacana. (umi/sss)