.webp)
Ketua Umum Holistik Institute M Nur Latuconsina menegaskan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan ditafsirkan salah oleh sejumlah pihak. Dia meminta semua pihak tidak mempolitisasi pernyataan Jenderal Sigit agar pemilu berlangsung damai.
"Kita tahu sendiri, siapa pun pemimpin ke depan, harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi," ujar M Nur dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).
Nur menilai ucapan Jenderal Sigit soal kepemimpinan berkelanjutan bukan untuk mengarahkan, apalagi menggiring opini, untuk mendukung capres-capres tertentu. Menurutnya, pernyataan itu bersifat umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dimaksud adalah, keberlanjutan dari sejak Presiden Sukarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya," katanya.
Dia mengaku yakin Polri akan bersikap netral. Sebab, aturan Polri netral itu sudah tertuang dalam undang-undang.
"Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200," katanya.
Karena itu, dia meminta semua pihak tidak salah menafsirkan statement Jenderal Sigit tersebut. Jika salah menafsirkan maka dapat menimbulkan kegaduhan politik.
"Mari bersama kita support Polri untuk menjadi aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam jalannya pemilu," ucapnya.
Penjelasan Polri soal Pernyataan Kapolri
Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan maksud pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan yang disampaikan pada acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Trunoyudo menyampaikan, secara keseluruhan, Kapolri memberikan pesan kesatuan dalam keberagaman hingga cooling system.
"Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023. Kemudian, bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
Trunoyudo mengatakan estafet kepemimpinan yang dimaksud yakni keberlanjutan dari Presiden RI ke-1 Ir Sukarno sampai era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia mengatakan perlunya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap pemimpin.
"Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Sukarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya," ujarnya.
Trunoyudo menegaskan netralitas institusi Polri pada Pemilu 2024. Kapolri pun, menurutnya, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri terkait netralitas.
"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2," ucapnya.
Trunoyudo memastikan Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai demi persatuan dan kesatuan bangsa. "Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," lanjutnya.
(zap/fjp)
