.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 103 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Heru mengimbau agar para ASN memperkuat koordinasi serta integritas untuk mengabdi kepada negara pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, dan tetap netral ketika menghadapi tahun politik.
"Untuk para ASN, diimbau terus menjaga netralitas, serta bekerjalah dengan profesional tanpa terganggu oleh kepentingan yang lain. Kita tidak ingin melanggar aturan yang sudah ada. Mari kita jaga Jakarta agar bisa melewati pemilu dengan damai, aman, dan tenteram," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).
Dalam hal pendidikan, Heru menyampaikan bahwa DKI Jakarta harus bisa menjaga marwah pendidikan, terutama dalam menerapkan kedisiplinan peserta didik supaya menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah dengan tertib dan sesuai aturan. Ia pun terus mewanti-wanti bagi pelajar penerima KJP plus, jika kedapatan melakukan tindakan tak terpuji akan langsung dicopot.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin masa depan Jakarta yang berada di tangan peserta didik dapat terarah dan mereka pun bisa menggapai cita-cita. Oleh karena itu, kita harus bisa mengurangi potensi terjadinya bullying, tawuran, serta kebiasaan merokok di kalangan siswa.
"Bagi penerima KJP Plus, apabila kedapatan melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka berdampak pada pencabutan KJP Plus, karena telah melanggar aturan yang ditetapkan," ungkapnya.
Selain itu, dalam hal kesehatan, eks Wali kota Jakarta Utara itu kembali mengingatkan para pejabat eselon III dan IV yang dilantik untuk menggencarkan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan stunting agar bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Penanganan kasus tersebut juga perlu bersinergi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat menekan dan mengurangi angka stunting di Jakarta.
"Dalam hal ini, seluruh kader, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, bersama jajaran Dinas Kesehatan, bisa memetakan kawasan yang menjadi prioritas untuk ditangani, dicegah, serta disosialisasikan terkait stunting. Ini harus kita gencarkan agar bisa menurunkan angkanya. Kita juga harus bisa memikirkan gizi yang cukup untuk anak-anak dan ibu yang mengandung. Ini tidak harus melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), karena juga bisa memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility)," tuturnya.
Simak juga Video 'Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu':
