Reformasi Birokrasi TNI: Kepala RSPAD-Danpuspomad Bakal Dijabat Bintang 2

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Pertemuan tersebut membahas soal reformasi birokrasi di lingkungan TNI yang menjadi perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Reformasi birokrasi di TNI itu termasuk menaikkan dan menurunkan strata kepangkatan seorang perwira tinggi yang memimpin suatu institusi di lingkungan TNI. Beberapa di antaranya adalah posisi Komandan Korps Marinir, Kepala RSPAD, hingga Danpuspomad.

"Peningkatan status Komandan Korps Marinir dari bintang 2 menjadi bintang 3, kemudian RSPAD, Puspomad dari bintang 3 menjadi bintang 2," kata Jenderal Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1/2024).

Pertemuan Jenderal Agus dan Azwar Anas itu digelar di kantor Kementerian PAN-RB, Jalan Jenderal Soedirman Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Jenderal Agus ditemani oleh Kasum TNI, Irjen TNI, Kapus RB, dan pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang peningkatan kesejahteraan prajurit, yaitu tunjangan kinerja (tukin). Jenderal Agus memaparkan soal usulan kenaikan tukin di tubuh TNI dari 70% menjadi 80%.

"Selain efisiensi sistem kinerja, TNI juga akan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat seperti penanganan stunting, membangun rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini bakal berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat tukin yang diberikan Negara," kata Jenderal Agus.

Di sisi lain, MenPAN-RB Abdulllah Azwar Anas mengatakan semua proses saat ini sudah mulai berjalan secara paralel. Nilai RB TNI pun juga telah naik menjadi 72%. Oleh karena itu, menurut dia, dalam waktu dekat tukin TNI bisa naik 80%.

Selain itu, saat ini kinerja TNI berdasarkan penilaian RB telah mengalami peningkatan. Paralel dengan itu, ke depan akan terus dilakukan evaluasi di lingkup internal TNI dalam melihat proses bisnis dan kinerja. Ia juga menekankan bahwa tunjangan RB itu akan naik dan akan diberikan jika ada perbaikan proses bisnis.

Azwar Anas pun mendorong TNI untuk melakukan belanja di e-katalog milik pemerintah. Dengan belanja di e-katalog yang makin tinggi, maka penilaian RB juga akan makin meningkat.

"Proses bisnis kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada dalam rangka efisiensi, termasuk tumpang tindih dan ini telah dilakukan. Sehingga, dengan demikian, mudah-mudahan tidak lama akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja TNI," pungkasnya.