LSM Desak Pengesahan RUU Kependudukan Ditunda

Jakarta - Puluhan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta pengesahan RUU Administrasi Kependudukan ditunda. RUU ini dinilai diskriminatif dan tidak menjamin kerahasiaan data penduduk. "RUU ini diskriminatif, tidak mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat. Sosialisasinya juga kurang. Karenanya harus ditunda," kata aktivis koalisi Romo Benny Susetyo usai jumpa pers di balai wartawan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2006).Menurut Benny, seharusnya negara tidak perlu mengurus wilayah privat seperti agama, pernikahan dan lain-lain. Karena hal itu dapat diatasi sendiri oleh masing-masing pemeluk agama. "Kalau disahkan, akan merugikan rakyat miskin karena harus mengurusi tetek bengek KTP dan sebagainya. Jadi negara tidak usah mengatur hak-hak privatlah," jelas Benny.Rekan Benny, Suma Wiharja dari LBH Rakyat, menambahkan, ekses dari RUU ini adalah dominannya kewenangan pemerintah dalam masalah kependudukan. Kemudian ketidakpastian jaminan kerahasiaan data penduduk serta kriminalisasi penduduk miskin urban."Sangat disesalkan dalam era reformasi saat ini, masih tetap terjadi pembodohan rakyat seperti itu," ujar Suma.RUU yang akan disahkan 7 Desember 2006 ini juga dinilai diskriminatif terhadap kelompok-kelompok kepercayaan. "Makanya, sebelum disahkan harus diperbaiki terlebih dahulu," tandas Suma.Anggota Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (Gandi), LBH Rakyat, LBH Apik, Lappera, LBH Jakarta, dan lain-lain. Selain itu juga hadir perwakilan-perwakilan kelompok kepercayaan dalam jumpa pers tersebut. (aba/nrl)