KPI Salahkan Depkominfo Soal Smack Down

Jakarta - Tayangan smack down banyak memakan korban. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun menyalahkan Depkominfo."Ini akibat ulah Depkominfo karena dia keluarkan peraturan yang kita tidak punya kewenangan untuk tindakan lebih lanjut dalam mengontrol isi siaran," kata anggota KPI Pusat Ade Armando.Hal ini disampaikan dia di sela diskusi tentang KPI di Jakarta Media Center, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (28/11/2006).Selama ini, imbuh Ade, KPI hanya bisa menegur, tidak bisa meminta sebuah acara dihentikan.Dalam kasus tayangan smack down, Ade menilai setidaknya ada dua pihak yang patut dipersalahkan. Pertama, Depkominfo yang telah berhasil mengebiri KPI. Dan kedua, asosiasi TV swasta. "Apa saja kerjanya selama ini?" tanya dia.Di negara-negara lain, kata Ade, asosiasi TV swasta memiliki kewenangan untuk menetapkan standar profesional siaran. Namun di Indonesia hal itu tidak terjadi.Mengenai sikap KPI Pusat soal tayangan smack down, menurut Ade, sampai saat ini pihaknya hanya melakukan teguran kepada stasiun TV yang menyiarkannya."Kita sudah dari awal November sebenarnya minta supaya tayangan itu pindah jam tayang. Bahkan sejak Maret 2006 sudah bisa dipindahkan sampai ke pukul 23.00 WIB," katanya.Namun stasiun TV bersangkutan tetap melanggar dan KPI tidak bisa melakukan apa-apa."Anda jangan berharap kita dapat menghentikan, karena kita tidak akan minta penghentian, penghentian itu salah satu option. Option lainnya adalah pindah jam tayang, itu yang sudah diterapkan," beber Ade.Sementara itu anggota Komisi I DPR Kristanti mengatakan, penayangan program kekerasan tidak perlu dicabut. Tetapi cukup memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pemilik stasiun TV."Menurut hemat saya tidak perlu dicabut, tapi diberikan sanksi yang sangat berat agar stasiun itu menjadi jera," katanya.Dia lalu mencontohkan artis Janet Jackson yang mempertontonkan payudaranya saat live show di salah satu statiun TV nasional AS. Saat itu pemerintah AS tidak mencabut program acara tersebut, tapi hanya menetapkan denda yang sangat berat. (umi/sss)