.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut transformasi lanskap geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai mencerminkan pentingnya penataan maupun penentuan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Hal itu diungkapkannya saat membuka diskusi daring bertajuk 'Prospek Ekonomi Indonesia 2024' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.
Rerie menyebut tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, optimisme tidak boleh surut. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi yaitu keadilan dan kemakmuran yang mampu dinikmati masyarakat secara merata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesadaran bersama perlu dibangun bahwa setiap peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain yang berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara," kata Rerie dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).
Lebih lanjut, ia menyampaikan saat ini Indonesia berhadapan dengan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri. Berdasarkan kondisi itu, Rerie menilai tahun 2024 merupakan tahun yang sangat menantang. Terlebih lagi dengan adanya pesta demokrasi yang digelar dan harus dilalui sebagai bagian dari pendidikan politik suatu bangsa.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yustinus Prastowo mengungkapkan sejumlah indikator penerimaan negara cukup baik. Menurutnya, tata kelola keuangan yang kredibel menghasilkan keseimbangan primer yang positif dengan proyeksi pertumbuhan PDB cukup bagus di angka 5,2%.
Selain itu, Yustinus mengatakan geliat sektor riil mulai terasa dengan meningkatnya belanja bahan baku dan belanja modal. Sementara strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun ini, antara lain mengendalikan inflasi, menekan angka stunting dan terus berupaya mendorong peningkatan investasi.
Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah akan berupaya mengatasi human capital gap, infrastruktur gap, dan institusional gap yang terjadi. Ia pun menilai melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia keluar dari potensi jebakan kelas menengah.
Di samping itu, Pendiri Institute for Development for Economics and Finance (INDEF)-Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini berpendapat dunia politik dan ekonomi sama-sama berdasarkan kontrak. Menurutnya, proses kontrak yang baik berdasarkan demokrasi karena persyaratan kontrak harus transparan dan seimbang.
Selanjutnya, Didik mengakui praktik demokrasi Indonesia selama lima tahun ini, proses check and balances-nya mati dalam pengambilan sejumlah keputusan. Menurutnya, janji presiden dalam bidang ekonomi pada 2019 hanya satu indikator yang terealisasi, yaitu inflasi yang terkendali.
Lebih lanjut, Didik menambahkan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi penyimpangan dari rencana keuangan. Sejak itu, pemerintah menarik utang dengan nilai di atas Rp 1.000 triliun setiap tahun yang menjadi beban APBN.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto mengungkapkan terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2024. Ia juga memperkirakan inflasi dan suku bunga masih cukup tinggi, sehingga kondisi keuangan global masih ketat.
Akhmad memperkirakan nilai tukar rupiah relatif lemah karena ada potensi capital outflow. Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Indonesia akan terapkan suku bunga acuan tetap 6%. Akibat kebijakan tersebut, laju pertumbuhan kredit akan melambat, sehingga negara hanya bisa berharap pada sektor riil untuk mendorong perekonomian.
Sedangkan Wartawan Media Indonesia Bidang Ekonomi, Raja Suhud berharap pemerintah dapat mengendalikan tingkat inflasi. Ia menilai potensi inflasi di sektor pangan meningkat tajam harus diwaspadai sebagai dampak sejumlah krisis geopolitik antara sejumlah negara yang masih terjadi.
Menurut Raja, dalam indeks konsumen porsi cicilan utang masyarakat naik dari 9,3% menjadi 10%. Kelompok masyarakat kelas menengah pun mulai menggunakan tabungan untuk membayar kebutuhan hidupnya.
Harapannya, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang lebih baik dari sisi pengendalian harga, demikian juga dengan BI mampu mengendalikan sisi moneter agar perekonomian tetap terkendali.
Sebagai informasi, diskusi ini menghadirkan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Radityo Fajar Arianto sebagai moderator. Sementara Yustinus, Didik, dan Akhmad selaku narasumber dan Raja sebagai penanggap.
Simak juga Video 'Cak Imin dan Mahfud Debat Diplomasi Ekonomi, Gibran Tawarkan Hilirisasi':
