.webp)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta semua unit Eselon I di lingkungan KLHK harus memiliki hasil kerja yang berdampak ke masyarakat. Hal tersebut karena ia menilai tahun 2024 adalah waktu untuk mempertegas berbagai tantangan yang semakin kompleks, utamanya adalah kemudahan administrasi yang serba digital.
Apalagi ia juga menilai saat ini keberhasilan tata kelola juga tak hanya diukur pada kebenaran administrasi semata. Tetapi, hasil kerja birokrasi harus juga mengalir dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikan Siti saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 di Jakarta, hari ini.
Ia melanjutkan birokrasi itu mempunyai karakternya sendiri. Society pun mempunyai tuntutannya sendiri. Termasuk KLHK sebagai unit kerja yang birokrasinya harus paling dekat dengan society.
Siti pun mengatakan pemerintah dengan operator pelaksanaannya antara lain ASN, regulasi, dan budaya kerja, perannya harus terus didorong sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan. Mereka juga harus didorong sebagai penyangga stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.
"Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan," jelasnya.
Siti menegaskan keseluruhan kerja diorientasikan kepada dampaknya bagi masyarakat. Bahwa konsep Reformasi Birokrasi saat ini adalah Reformasi Birokrasi yang bukan hanya tumpukan kertas, tetapi yang memberikan dampak pada masyarakat.
Saat ini, KLHK menerapkan kerja birokrasi dengan filing dan writing. Itu berarti KLHK bekerja dengan dokumen dan ikatan khusus, apalagi terkait perizinan mensyaratkan yang berhubungan dengan hukum.
Siti mengatakan kalau tidak ada filing atau writing dokumen atau data tersebut akan sulit diolah.
"Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filling and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini," jelasnya.
Siti juga menegaskan tahun 2024 telah ditargetkan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Januari kemarin sebagai 'tahun jalan tol pelayanan publik' melalui sistem digital. Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut harus sudah selesai pada bulan Juni 2024. Tujuannya adalah agar bisa memberikan pelayanan yang lincah dan cepat ke masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan keterpaduan layanan digital yang efektif. Karenanya, pemerintah dipimpin Menpan RB dan para Menko terus mengupayakan hal tersebut beriringan dengan penegakan fondasi melalui berbagai regulasinya.
Sebagai kunci pengembangan dan pengelola, saat ini ada Tim Digital Indonesia yang disebut GOVTECH dengan orientasi kerja mendukung K/L sebagai penanggung jawab layanan (bukan mengambil alih); rekrutmen talenta digital terbuka; fokus sistem aplikasi digital prioritas, jaminan keberlanjutan digital prioritas dan penguatan kapabilitas keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Pemerintah juga telah menyusun langkah-langkah percepatan transformasi digital yang perlu diikuti dan disiapkan langkah-langkah dan operasionalnya. Begitu pun KLHK telah mengikuti dan mencoba menyesuaikan dengan maksud dan perkembangan tersebut.
Diketahui, Rakornis ini dibagi menjadi dua sesi rapat pleno dan sejumlah sesi diskusi yang dibagi menjadi 6 kamar. Siti menjelaskan setidaknya ada lima tujuan diskusi tersebut. Pertama ialah untuk mengisi berbagai kekurangan atau kelemahan dari beberapa agenda yang sedang berjalan dan rencana 2024, serta dapat mengidentifikasi kerja- kerja yang mengalami perubahan paradigma dalam 5-10 tahun terakhir, dan perlu terus disempurnakan.
"Menjelang akhir administrasi pemerintahan kabinet pada Oktober 2024, saya berharap kita bisa merampungkan segala kekurangan dalam prakteknya sampai dengan sekitar bulan Juli. Di Bulan Agustus sampai Oktober kita masih bisa kontrol, dan pada Bulan Oktober sudah bisa diestafetkan kepada administrasi pemerintahan yang baru," terangnya.
Kedua, tujuan diskusi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah lapangan yang kompleks dan perlu penyelesaian bersama. Ketiga, membangun dan menetapkan keterpaduan antar komponen KLHK di berbagai strata satker pusat dan di wilayah (UPT). Keempat, menjaring cara-cara teknik kerja dan prioritas menurut temuan lapangan. Kelima, melengkapi dan menempatkan setiap inisiatif dan inovasi yang muncul di setiap unit kerja KLHK termasuk unit kerja wilayah (UPT).
Sebagai informasi, turut hadir dan mengikuti rangkaian Rakornis ini yaitu Wakil Menteri LHK Alue Dohong, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLHK dan BRGM, Penasihat Senior Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, perwakilan K/L, Pejabat Administrator Pusat KLHK, Koordinator Pejabat Fungsional serta pimpinan asosiasi dan mitra kerja KLHK.
Simak juga 'Saat Kata Generasi Muda soal Paviliun Indonesia di KTT Iklim':
