.webp)
KPK telah memeriksa tiga saksi yang salah satunya adalah Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko terkait kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kemenkes. Ketiga saksi itu dimintai klarifikasi tentang aliran uang di kasus ini.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ketiganya diperiksa pada Selasa (9/1/2024) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dua saksi lainnya adalah PPK Puskris Kesehatan Kemenkes RI tahun 2020 Budy Silvana dan advokat Admiral Herdi Pratama.
"Ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya aliran uang dari pengadaan APD di Kemenkes RI pada berbagai pihak terkait termasuk pada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Ali kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, kasus korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah diusut. KPK mengatakan kasus itu terjadi di masa pandemi COVID-19.
"KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).
Ali mengatakan nilai proyek kasus itu mencapai Rp 3,03 triliun. Dalam rencana awal Kemenkes direncanakan mengadakan 5 juta set APD.
Hasil penyidikan awal dari KPK mengungkap adanya kerugian negara dari kasus tersebut. Ali mengatakan kerugian itu mencapai ratusan miliar rupiah.
"Jadi perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga asa dugaan timbul kerugian keuangan negara. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah untuk tahun 2020 tentu akan kami terus kembangkan lebih lanjut," ujar Ali.
KPK belum memerinci nama tersangka dari korupsi di Kemenkes. Ali mengatakan nama-nama tersangka akan disampaikan ketika penyidikan rampung.
