.webp)
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk mengkoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan sebagai 'jalan tol' pelayanan publik. Hal ini disampaikan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Selasa (9/1).
"Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun 'jalan tol' pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024)..
Anas mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan arahan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara kerjanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua Kementerian/Lembaga dan Pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital. Salah satunya ditunjukkan lewat terpadunya layanan digital pemerintah, tidak lagi terpisah-pisah," tambahnya.
Terdapat sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah yang ditekankan oleh Jokowi. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah.
"Selama ini, ketika rakyat ingin akses layanan pertanahan misalnya, harus download dan isi data di aplikasi pertanahan. Lalu ingin akses kesehatan, download lagi aplikasi kesehatan dan isi data lagi mulai awal. Kalau butuh akses puluhan layanan, maka harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah," jelas Anas.
Keterpaduan layanan yang berbasis kebutuhan pengguna alias masyarakat menjadi perhatian utama yang harus dituntaskan dengan konsolidasi layanan digital ke dalam satu sistem atau portal nasional.
"Kalau kita mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan benchmark, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya Single-Sign On (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan," jelas Anas.
Kedua, lanjut Anas, untuk mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi 'GovTech' atau tim pengelola digital pemerintah. Soal GovTech ini telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.
"Di negara-negara dengan e-Government Development Index terbaik menurut PBB, semuanya memiliki GovTech untuk keterpaduan layanan digital. Kebijakannya ada di Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lalu implementasi transformasi digitalnya ada di GovTech tersebut," tambahnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini. Hal ini demi terciptanya sinergi yang baik dan mampu mewujudkan misi yang diinginkan.
"Misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam dua hari ke depan, bersama Pak Mendagri, kami mulai mengonsolidasikan Pemda untuk integrasi layanannya ke dalam satu portal pelayanan publik, untuk kemudian diintegrasikan ke portal layanan nasional," beber Anas.
Kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.
Keempat adalah perlindungan data pribadi. Menurut Anas, data pribadi merupakan fondasi yang nantinya akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan.
"Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi concern utama," ujar Anas.
Kelima, papar Anas, langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara
Simak juga 'MenPAN-RB Pangkas Prosedur Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik':
