Lawatan DPR ke Luar Negeri Mesti Pikirkan Etika

Jakarta - Badai kritik mengiringi lawatan para wakil rakyat ke luar negeri. Para anggota DPR itu dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Meski sah-sah saja dilakukan, tetapi para penghuni Senayan itu mesti memikirkan etika."Dari segi etika, kunjungan kerja DPR bisa diharamkan, karena tidak jelas agendanya. Itu tidak efektif," kata pengamat hukum Bivitri Susanti, kepada detikcom di Jakarta, Minggu (26/11/2006). Menurut dia, dari segi produktivitas yang dihasilkan pun perlu dipertanyakan. Karena kerap kali studi banding yang dilakukan hanya berujung pada jalan-jalan semata. "Ya dari segi hukum memang sah-sah saja setiap instansi untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Tapi Lawatan ke luar negeri ini biasanya tidak padat agenda, banyak waktu luangnya," cetusnya.Dia pun menegaskan bila memang ingin melakukan studi banding di bidang kelembagaan atau kebijakan dapat menggunakan cara lain yang lebih efektif."Ya dapat melihat melalui internet, meminta bantuan data-data melalui kedubes negara yang bersangkutan untuk mencarai bahan. Model ini lebih tepat," tandasnya.Menjelang akhir tahun ini, sejumlah anggota DPR berencana melakukan kunjungan ke luar negeri. Yang terbaru adalah rencana kunjungan ke Finlandia oleh 8 anggota DPR yaitu Soetardjo Soerjogoeritno (FPDIP), Yuddy Chrisnandi (FPG), Effendi Choirie (FKB), Totok Daryanto (FPAN), Jeffrey J Massie (FPDS), Faisal Djamal (Sekjen DPR), Dwi Winarno (staf Sekjen DPR) dan Endang Paryono (staf Sekjen DPR) serta satu anggota FPDIP yang belum ditentukan namanya. (ndr/nrl)