SBY Harus Beri Sanksi Terhadap PT Energi
Sabtu, 25 Nov 2006 17:20 WIB
Jakarta -
Presiden SBY diminta tegas dalam menentukan langkah-langkah kongkrit menanggulangi bencana lumpur panas. Termasuk memberikan sanksi terhadap pemegang saham Lapindo Brantas Inc yang lama, PT Energi Mega Persada."Biarpun pemilik saham adalah teman beliau (Presiden), itu harus disampingkan terlebih dahulu. SBY harus tegas. Kalau tidak ini akan menjadi luar biasa akibat kerugian yang ditimbulkan," kata anggota Komisi III DPR Ramson Siagian dalam obrolan di sebuah kafe di Jl Cikini Raya, Jakarta, (25/11/2006). Menurut Ramson, tugas SBY yang terpenting adalah harus melidungi melindungi rakyat Indonesia. Apabila ragu-ragu dalam menentukan langkah, maka dalam sekitar 1 tahun bencana ini tidak ajak beres. "Kalau tidak betul-betul kerja keras untuk menutup semburan lumpur, 3-5 tahun pun tidak akan berhenti. Kita kebanyakan hanya analisi dan teori. Kalau tidak ada alat tidak akan ebres," jelasnya.Ketua tim kajian lumpur IAGI, Edy Sunardi mejelaskan yang perlu dipikirkan saat ini yaitu penanggulangan lumpur yang ada di permukaan. "Kita jangan bicara di bawah permukaan saja. Habiskan saja uang untuk di atas permukaan," ujar Edy.Sementara itu, Wakil Ketua Timnas penanggulangan lumpur Lapindo Luluk Sumiarso menilai pihaknya telah melakukan penanggulangan dengan skenario yang terjelek. Berupaya menangani lumpur yang di atas tapi tidak menghentikan menyumbat semburan lumpr. "Untuk menanggulangi lumpur di permukaan dan di bawah itu seimbang. Kalau sumber bisa ditutup nantinya akan mengurangi akibat yang lebih besar," tandasnya.
(ary/ndr)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
