ERP Ditakutkan Jadi Lahan Pungli

Jakarta - Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura sungguh canggih. Apakah Jakarta mampu mengadaptasinya? Kalau bisa, apakah tidak ada korupsi di dalamnya? Maklum, dana parkir saja bocor, apalagi ada lahan baru.Begitulah kekhawatiran beberapa pembaca detikcom mengomentari kebijakan tarif jalan elektronik yang segera diberlakukan Bang Yos ini, Jumat (24/11/2006). Berikut ini sebagian di antaranya:Henne Dwi AnantaSepertinya Bang Yos terlalu memaksakan sistem ini sebelum turun, bagaimana cara aplikasinya di lapangan? Apakah waktunya cukup untuk sosialisasi kepada masyarakat? Jangan-jangan ini malah jadi lahan pungli baru bagi oknum aparat dan masih banyak lagi. Saya rasa ini bukan jalan keluar yang baik untuk mengganti 3 in 1. Coba busway dibenahi dulu. Satu persatulah. Busway saja belum bener bagaimana kita-kita ini yang pengguna mobil mau ganti ke busway? Wong buswaynya saja penuh sesak kayak ikan pindang, belum jadwalnya setiap 10-20 menit, belum ditambah copetnya yang banyak. Wah nggaklah. Selama pemda belum bisa membenahi angkutan umum (busway) jangan harap pengguna mobil mau beralih ke busway.AntoLucu juga sih penyelesaian masalah dengan masalah baru, saya bingung masalah perparkiraan aja banyak yang menguap, tambah lagi penerapan ERP pasti menimbulkan penguapan gaya baru. Ujung-ujungnya masuk kantong pejabat.I. Hubert W Harapan saya sebagai warga DKI Jaya, penerapan kebijakan sistem ERP mesti dilaksanakan secara transparan khususnya menyangkut pembelian (pengadaan) alat pemindai ERP (biasa dipasang di gerbang-gerbang masuk jalur ERP), demikian pula dana yang terkumpul dari masyarakat untuk pembelian Alat smart cardmaupun kartu isi ulangnya. Jangan sampai kasus busway terulang kembali terkait manipulasi (mark up) pengadaan bus serta kebocoran pendapatan penjualan karcis penumpang. Tampaknya, penerapan kebijakan ERP bukan untuk menekan jumlah orang menggunakan mobil pribadi tapi lebih fokus pada upaya menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI atau daerah-daerah lain yang nantinya juga tergerak menerapkan sistem ERP. Padahal isu krusial saat ini adalah kemacetan lalu lintas di Jakarta telah menyebabkan pemborosan konsumsi BBM yang konon bila ditotal (seluruh Indonesia) mencapai Rp 17 triliun, sementara alokasi dana pembangunan pendidikan di tanah air tidak lebih dari separuhnya. Maka, yang paling penting adalah pembenahan secara menyeluruh sistem transportasi kota agar lebih aman, nyaman, dan reliable. Niscaya, orang akan lebih memilih menggunakan moda transportasi umum ketimbang membawa kendaraan pribadi. PaulinusWah sistemnya belum jelas begitu... kalau memang cuma di-charge saja, menurut saya mah tetap saja pengguna jalan-jalan 3 in1 itu sanggup bayarnya. Toh sama saja dengan mereka menggunakan jasa joki kan? Bayar juga sebenernya. Mendingan sih harusnya sisi sanksinya saja yang diperberat. Denda di tempat misalkan dibuat saja 10 kali lipat atau gimana gitu itungannya. Terus petugasnya juga diawasi biar tidak ada kemungkinan "nakal" dengan para pelanggar.Ginung PYang menjadi pertanyaan adalah: Apa tujuan mengganti 3in1 dengan ERP? Mencegah kemacetan? Sepertinya jawaban yang lebih tepat adalah meningkatkan pendapatan daerah, bukan untuk mencegah kemacetan. Jadi ini bisa menjadi pameo: yang macet menjadi semakin macet, yang penting Pemda DKI mendapat untung. Bukan begitu? Mengapa semua project infrastructure (seperti busway) harus selesai sebelum 2007 ya? (bertanya dengan wajah polos). Sebagai orang awam, saya selalu berpikir bahwa sepertinya ada udang di balik batu dalam pengerjaan yang terlihat dipaksakan jadwalnya tersebut. Apakah memang begitu?Sebagai salah seorang rakyat yang tinggal di Jakarta, saya sih ikut saja dengan kebijaksanaan dari pemerintah daerah Jakarta. Tapi memang kadangkala (atau malah bahkan sering) saya menjadi jengkel juga, sebab Jakarta berubah menjadi salah satu ibukota negara dengan banyak jalan utama yang hanya 1,5 (satu setengah) lajur saja (kalau di luar negeri, jalan utama diperlebar. Kalau di Jakarta, jalan utama dari 3 lajur hanya menjadi 2 lajur. Yang 2 lajur menjadi 1 lajur. Sisanya dipakai busway). Kalau memang mau menggunakan monorail, ya pakai saja monorail. Nanti begitu monorail siap, Jakarta akan macet lagi dengan pembongkaran jalur busway yang sudah tidak dipakai. Pusiiinnggg......Dadang RustandiJalan Sudirman dibangun dari pajak bangsa, bukan oleh swata seperti layaknya jalan tol. Sebenernya setiap WNI pembayar pajak adalah juga pemilik fasilitas yang dibangun dari pajak tersebut, nah kenapa juga dia harus bayar untuk jalan yang juga adalah miliknya? Indonesia memang penuh dengan dagelan yang nggak populer, yang cenderung membebankan masyarakat yang sebenernya sudah hidup berat. Silakan aja Bang Yos, kalau mau dipungut bayaran asal jalanannya bener-bener lancar, bersih, nggak ada penjahat dan duitnya nggak dikorupsi oleh oknum-oknum. IrawanKalau menurut saya, sistem ERP tidak efektif untuk jangka pendek. Karena yang menjadi hal utama adalah kendaraan, jadi pemerintah seharusnya lebih konsisten dalam penetapan quota kendaraan yang ada di Jakarta. Kalau memang sistem ERP akan diterapkan ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya, yaitu bagaimana uang itu dikelola dan akan dipergunakan untuk apa. Maklum aja, Indonesia mesih menempati posisi top 10 (kalau tidak salah) sebagai negara terkorupsi di dunia. Kemudian selanjutnya, misalkan tidak memakai kartu atau sensor di mobil maka akan sampai surat tilangnya. Apakah benar yang datang bisa dipercaya untuk membayar denda. Bukan munafik, banyak dari kita yang milih "jalur cepat" untuk masalah tilang apalagi ada faktor kekuasaan. Jadi menurut saya adalah pemerintah harus membatasi jumlah kendaraan dengan cara tetapkan nilai pajak yang tinggi dan wajar untuk kendaraan baru (minimal ada lembaga yang jelas mengawasi, walaupun memang biasa di tetapkan sebagai lahan basah). Sehingga para konglomerat yang kaya tidak seenaknya membeli kendaraan. Kemudian pemerintah harus membuat program peremajaan kendaraan, artinya kalau kendaraan sudah melewati masa 25 tahun (tergantung negosiasi) agar diberi tukar tambah kendaraan baru dengan harga yang pantas dan mobil yang lama dihancurkan. Sehingga Jakarta mendapat 2 keuntungan, yaitu bebas polusi dan terjadi pengurangan kendaraan di jam-jam sibuk. Terakhir, tolong buat kendaraan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu. Mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi kota yang bersih dan bebas macet. Foto:Salah satu gerbang ERP di Singapura (wikipedia) (nrl/asy)