Walhi: Pemerintah Harus Paksa Lapindo Tanggung Jawab

Jakarta - Peristiwa meledaknya pipa gas Pertamina di km 37,8 Porong, 22 November adalah bukti Lapindo Brantas Inc tak serius menangani bencana lumpur panas yang diakibatkan oleh blow out di Sumur Banjar Panji I, sejak delapan bulan lalu. Karenanya, Walhi meminta pemerintah segera memaksa stakeholder Lapindo bertanggung jawab, baik secara hukum dan materil. Lapindo juga harus menyatakan tanggung jawabnya secara resmi."Seharusnya begitu genangan lumpur terjadi, pihak Lapindo sudah memperkirakan bahaya yang diakibatkan terendamnya pipa gas itu dan pemindahan sudah dilakukan sejak awal," ujar Farah Sofa, Deputi Direktur Bidang Kampanye Walhi Eknas dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (24/11/2006).Walhi juga menilai Lapindo menangani masalah dengan masalah, karena penanganannya tak pernah tuntas dan cenderung hanya mengedepankan cara yang paling mudah dan murah. "Buktinya sudah ada, kan," tandas Sofa.Menurut dia, Lapindo harus segera melokalisir sehingga akibat dari semburan lumpur tidak pergi kemana-mana.Sementara Direktur Eknas Walhi Chalid Muhamad menilai tidak ada perencanaan secara utuh dan menyeluruh dari Lapindo Brantas, sehingga mengakibatkan peristiwa ledakan pipa gas ini terjadi. Apalagi jalur pipa berada di tanggul yang memang tidak aman. "Kalau ada perencanaan secara utuh dan menyeluruh, mereka segera membuat rencana tentang apa yang dilakukan," cetus Chalid.Dengan adanya peristiwa ini, Walhi meminta industri migas terutama yang berada ditengah-tengah pemukiman (on shore) segera berubah."Industri migas sekarang cenderung mengabaikan keamanan, lingkungan dan rakyat," papar Farah Sofa. Sehingga pemerintah harus menetapkan peraturan-peraturan yang ketat pada industri padat huni, seperti di Pulau Jawa ini.Walhi menilai bahwa pemerintah tidak bertindak tegas kepada Lapindo atasluapan lumpur panas. Hal ini terlihat jelas dengan lambannya penanganan. kelambanan ini akhirnya dimanfaatkan oleh Bakrie, sebagai pemegang saham terkuat Lapindo. (fjr/nwk)