Komitmen DPR Soal HAM Meragukan

Jakarta - Keputusan DPR mengenai perlunya ada pertemuan tripartid antara Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM dinilai meragukan. Bahkan sejumlah LSM menilai tanggapan DPR terhadap kasus pelanggaran HAM ini merupakan lagu lama.Hal itu diungkapkan oleh Kontras, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, dan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, di kantor Kontras, Jl Boroburur, Jakarta, Kamis (23/11/2006)."Kami meragukan itikad baik DPR dalam penegakan HAM. Berulang kali DPR menggelar rapat bersama Jaksa Agung dan Komnas HAM, tetapi tetap saja kasus itu jalan di tempat," ujar aktivis kontras Haris Azhar.Azhar menyatakan, mereka khawatir karena selama ini DPR memakai taktik politik pingpong atas kasus penghilangan aktivis 1997-1998, juga dalam kasus Trisakti dan Semanggi. Sikap DPR ini akan memberi justifikasi bahwa Jaksa Agung bersikap keras kepala menolak untuk menyidik kasus tersebut.Praktik saling lempar bola kasus-kasus pelanggaran HAM bukan hanya terjadi antara Jaksa Agung dan Komnas HAM, juga antara DPR dan presiden. Sampai hari ini belum terlihat adanya kemauan untuk menyelesaikan kasus tersebut.Seharusnya, DPR menghadirkan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk menagih janji dan komitmennya yang lebih konkrit dalam penuntasan pelanggaran HAM, terutama untuk memberikan klarifikasi tentang akses dokumen TNI dan penolakan anggota TNI untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM.Mereka juga meminta Presiden SBY bersikap lebih tegas dan meminta agar Jaksa Agung segera menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM terutama yang menyangkut penghilangan aktivis 1997-1998 ke tingkat penyidikan. (fjr/fjr)