Ribuan Warga Banten Terancam Kehilangan Hak Pilih

Ribuan Warga Banten Terancam Kehilangan Hak Pilih

- detikNews
Kamis, 23 Nov 2006 19:31 WIB
Banten - Pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Banten yang tinggal dua hari, diprediksi bakal tidak mengakomodir suara sepenuhnya di masyarakat. Dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak sedikit warga yang kehilangan hak suara.Di Kabupaten Lebak misalnya. Wilayah yang memilik 23 kecamatan, 300 desa, dengan 1.699 TPS ini, diperkirakan sekitar dua ribuan warga tidak terdaftar dalam DPT yang dikeluarkan KPUD Banten.Ketua PPK Wanasalam Lebak Ahmad yani mengatakan, di kecamatannya diperkirakan bakal 600 an warga kehilangan hak suaranya."Dari Desa Muara saja, saya mendapat laporan sebanyak 60 orang. Dan bayangkan jika pilpres dulu jumlah pemilih 5.400 warga, tapi sekarang di DPT cuma 4.733 orang," ungkapnya saat mengadukan persoalan ke KPUD Lebak, Rangkasbitun, Kamis (23/11/2006). Hal senada juga diungkapkan Ketua KPPS Cijoro Lebak Rangkasbitung, Aan Wiguna. Selain dipusingkan dengan banyaknya warga yang tidak tercantum dalam DPT, Aan juga bingung adanya pemilih ganda. banyak nama warga yang tercantum ganda di DPT.Ketua RT 02/06 Desa dan Kecamatan Cibadak, Lebak, Ali Ghufron, mengaku 60 orang warganya kehilangan hak suara, karena tidak tercantum dalam DPT. Persoalan ini tidak tertutup kemungkinan dialami serupa oleh daerah lainnya sepeti Serang, Tangerang, Pandeglang dan Cilegon. Ketua Pokja Pemilih KPUD Lebak, Ahmad Hakiki menegaskan, Kabupaten Lebak yang dalam DPT tercantum sebanyak 791.468 pemilih, ternyata di lapangan masih banyak yang tak terdaftar. Hal itu merupakan kesalahan dari pihak Dinas Kependudukan Kabupaten Lebak.Karena sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mereka lah yang ditunjuk melakukan pendataan hingga pemutahiran daftar pemilih. Sementara KPUD hanya sebagai penerima data saja."Pendataan pemilih itu merupakan kewenangan Dinas kependudukan Kabupaten lebak dan provinsi. Jadi kita sifatnya hanya mengakomodir data dari mereka saja. Jangan salahkan KPUD dong, kita juga nggak mau jadi bulan-bulanan warga," ujar dia di ruang kerjanya. (fjr/fjr)


Berita Terkait