.webp)
Sepanjang 2023, Kejaksaan Agung RI (Kejagung) telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum dengan beragam kinerja di berbagai bidang. Di antaranya Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Capaian-capaian dari masing-masing bidang terangkum sebagai berikut:
Bidang Tindak Pidana Khusus
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana menyebut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
"Adapun lingkup bidang tindak pidana khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya," kata Ketut, dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12/2023).
Sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani beberapa perkara dengan total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara diantaranya senilai:
- Rp 29.983.884.854.798
- USD 5.394.020
- SGD 364.200
- EU 4.290
- RM 52.638
- W 24.000
- PF 56
Penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus adalah:
- Penyelidikan: 1.674 perkara
- Penyidikan: 1.462 perkara
- Penuntutan: 1.766 perkara
- Eksekusi: 1.699 perkara
Kemudian, penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebesar Rp 14.034.076.735 dengan rincian:
- Pra-penuntutan: 104 perkara perpajakan
- Penuntutan: 111 perkara perpajakan dan 3 perkara TPPU
- Eksekusi: 63 perkara
Lalu, penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan TPPU yaitu sebesar Rp 5.138.146.370 dengan rincian:
- Pra-penuntutan: 210 perkara kepabeanan dan cukai
- Penuntutan: 239 perkara kepabeanan, cukai dan 15 perkara TPPU
- Eksekusi: 210 perkara
Sedangkan, pengembalian keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU dengan rincian sebagai berikut:
- Denda, sebesar Rp 13.103.684.273,32
- Uang pengganti, sebesar Rp 211.377.000
- Hasil lelang, sebesar Rp 1.520.419.356
- Biaya perkara, sebesar Rp 671.500
Bidang Pengawasan
Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan citra Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.
"Adapun lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ketut.
Capaian kinerja Bidang Pengawasan sepanjang 2023:
Penanganan Laporan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Jumlah laporan pengaduan (lapdu) perbuatan tercela sebanyak 1029 lapdu. Dari lapdu tersebut, 774 lapdu telah diselesaikan dengan rincian:
- Tidak ditemukan bukti awal sebanyak 137 lapdu;
- Dilimpahkan ke bidang teknis sebanyak 309 lapdu;
- Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi sebanyak 253 lapdu;
- Klarifikasi dihentikan sebanyak 30 lapdu;
- Terbukti sebanyak 38 lapdu;
- Tidak terbukti 7 lapdu.
"Sedangkan, yang masih dalam proses sebanyak 255 lapdu," ungkap Ketut.
Penanganan Laporan Pengaduan pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi
- Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1744 lapdu. Dari lapdu tersebut, 439 lapdu telah diselesaikan dengan rincian:
- Tidak ditemukan bukti awal sebanyak 16 lapdu;
- Dilimpahkan ke bidang teknis sebanyak 74 lapdu;
- Klarifikasi dihentikan sebanyak 214 lapdu;
- Terbukti sebanyak 132 lapdu;
- Tidak terbukti sebanyak 23 lapdu.
Ketut menuturkan masih ada 255 lapdu yang statusnya masih diproses.
Pelaksanaan Hukuman Disiplin
Dituturkan Ketut, jumlah penjatuhan hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat dengan jumlah total sebanyak 121 orang dengan rincian:
- Hukuman Disiplin Ringan sebanyak 16 orang;
- Hukuman Disiplin Sedang sebanyak 57 orang;
- Hukuman Disiplin Berat sebanyak 48 orang.
"Jumlah pegawai yang telah dilakukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang," kata Ketut.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan; pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejagung RI.
Sepanjang tahun 2023, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI telah melaksanakan diklat dengan jumlah peserta sebanyak 2.149 peserta dengan rincian sebagai berikut:
- Diklat Teknis Fungsional sebanyak 2.016 peserta, yang terdiri dari:
- Diklat Program Prioritas Nasional sebanyak 1.062 peserta;
- Diklat PPPJ sebanyak 717 peserta;
- Diklat Refresher Course KUHP sebanyak 120 peserta;
- Diklat Kerjasama Lembaga Donor sebanyak 112 peserta;
- Program Kerjasama Beasiswa PTN sejumlah 58 Mahasiswa S-2 dan 80 Mahasiswa S-3.
- Diklat Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 158 peserta;
- Diklat pada Sekretaris Badan sebanyak 43 peserta.
"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa dimanapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2023 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum," pungkas Ketut.
(ega/ega)
