BPH Migas Beri Penghargaan ke Institusi-Badan Usaha Berprestasi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar BPH Migas Awards 2023 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/12/2023). Acara ini menjadi rangkaian Peringatan Hari Jadi ke 21 BPH Migas sekaligus bentuk apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang mendukung kebijakan di sektor hilir migas.

Pada acara ini, BPH Migas mengusung tema 'Menjaga Subsidi, bergeGAS untuk Transisi' sebagai refleksi semangat BPH Migas dalam menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat, menjaga subsidi BBM tepat sasaran dan tepat volume, sekaligus dukungan atas komitmen Indonesia dalam penyediaan energi bersih melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi. Sebanyak 6 kategori penghargaan dan 6 kategori apresiasi diberikan kepada 28 penerima penghargaan.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan selama lebih dari 20 tahun, BPH Migas telah bertumbuh dan bersinergi.

"Seperti peribahasa, perjalanan seribu mil dimulai dengan langkah pertama. Bukan suatu hal yang mudah untuk tetap menjaga eksistensi institusi di tengah dinamika dunia migas yang sangat dinamis," ujar Erika dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

Pada kesempatan ini, BPH Migas menggelar stakeholders gathering yang membahas isu-isu strategis terkait penyediaan dan pendistribusian BBM maupun gas bumi. Adapun keterjaminan energi tercermin dari 4 indikator ketahanan energi yang menggambarkan sejauh mana energi disediakan secara tepat (Availability), dengan harga yang terjangkau (Affordability), tersedianya akses infrastruktur (Accessibility), serta berwawasan lingkungan dan berkesinambungan (Acceptability).

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator availability, Erika mengungkapkan pentingnya mewujudkan ketersediaan cadangan operasional BBM yang andal. Hal ini penting untuk menjamin tersedianya BBM di masyarakat secara berkelanjutan.

"Diperlukan manajemen inventory BBM dari sisi badan usaha yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam penyediaan pasokan BBM dengan pertimbangan cost pelaku usaha, namun dengan tetap menjamin security of supply," paparnya.

Sementara pada sektor gas bumi, kata Erika, dari forum diskusi disimpulkan bahwa gas bumi menjadi jembatan dalam transisi energi. Dalam hal ini, keberadaan infrastruktur gas bumi eksisting masih dapat dikembangkan secara optimal. Namun, diperlukan kebijakan yang mendukung kepastian alokasi gas bumi bagi pelaku usaha dan keterjaminan pengembalian investasi.

Erika pun menegaskan menjamin keadilan dan ketahanan energi untuk masyarakat bukan hal mudah. Pasalnya, ada banyak kendala yang perlu dihadapi, termasuk kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang sulit dijangkau.

Selain itu, belum terkoneksinya infrastruktur pipa gas bumi yang menghubungkan antara supply dan demand, serta belum meratanya lembaga penyalur BBM yang menjangkau masyarakat juga menjadi kendala utama penyediaan energi di Indonesia.

"Hal ini akan lebih sulit tercapai tanpa peran serta kita semua, badan usaha penugasan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah beserta jajarannya, maupun lembaga penyalur," ucapnya.

Dalam acara ini, Erika juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berupaya optimal bersama-sama mewujudkan keadilan dan ketahanan energi nasional.

"Kategori awards yang kami berikan hanyalah sedikit bentuk apresiasi yang dapat kami berikan, seiring dengan ucapan terima kasih atas segala daya upaya yang telah diberikan dalam bertumbuh dan bersinergi dengan BPH Migas," ungkap Erika.