.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) menilai pengawasan melekat (waskat) Polri terhadap seluruh satuan wilayah (satwil) terbukti efektif berdasarkan hasil survey Litbang Kompas. BEM PTNU menyebut pengawasan melekat wujud konkret dari upaya menghadirkan polisi-polisi yang bertanggung jawab atas tugas mereka.
"Perkap tersebut kami sambut baik dan terbukti efektif. Perkap tersebut adalah sebagai bentuk upaya kongkret dalam menghadirkan sumber daya Polri yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi," kata Ketua Umum BEM PTNU Baha'ur Rifqy kepada wartawan, Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Rifqy juga berpendapat pengawasan melekat, yang diimplementasikan dengan baik, membuktikan komitmen Polri. "Adalah sebagai bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan sumber daya yang berintegritas dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Tentunya kami menyambut baik dengan adanya program tersebut," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rifqy mengatakan pengimplementasian pengawasan melekat dapat menciptakan polisi-polisi berintegritas. Rifqy menyebut pengawasan melekat juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada Polri.
"Selain bertujuan untuk menciptakan sumber daya yang berintegritas tinggi, dengan adanya dasar hukum Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang implementasi waskat, juga sebagai upaya untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah maraknya berita hoax tentang institusi kepolisian," tutur dia.
Tingkat kepuasan publik terhadap Polri yang terekam dalam survei Litbang Kompas ini tak lepas dari fungsi pengawasan melekat yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Leading sector fungsi pengawasan melekat di Polri adalah Divisi Propam, Itwasum dan Biro Pengawas Penyidikan. Divisi Propam memiliki tugas khusus dalam menegakkan disiplin serta melayani aduan masyarakat mengenai pelanggaran anggota.
Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menyatakan bahwa Polri telah membuat layanan berbasis online untuk melakukan pengaduan. Layanan ini memudahkan masyarakat yang hendak melapor.
"Guna memudahkan pengaduan, yakni agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor polisi, kami dari satuan kerja di Itwasum, Divisi Propam, dan Wasidik telah membuat layanan pengaduan online yakni Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan e-Wassidik," kata Syahar.
Survei ini merupakan kerja sama Litbang Kompas dengan Polri. Hal yang disurvei adalah kualitas implementasi pengawasan melekat (waskat) yang sudah dilakukan Polri di tingkat seluruh satuan wilayah (satwil). Hasilnya, mayoritas publik puas terhadap kinerja Polri.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Litbang Kompas mengatakan cakupan penelitian berfokus pada lima aspek waskat, baik dalam upaya pencegahan, pembinaan, maupun penindaklanjutan ketika terjadi pelanggaran oleh anggota Polri. Bagaimanapun, kualitas penerapan waskat di dalam institusi Polri akan tercermin dari tugas pokok dan fungsi yang mencakup penegakan hukum, harkamtibmas, serta perlindungan, pelayanan, dan pengayoman di tengah masyarakat.
Survei masyarakat ini dilakukan secara tatap muka pada 22 Oktober hingga 15 November 2023. Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 90 persen, margin of error penelitian pada setiap wilayah Polda lebih kurang 8,22 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
"Secara rata-rata, tak kurang 87,8 persen publik menyatakan puas atas kinerja yang ditunjukkan oleh Polri. Kinerja Polri dalam melayani publik mendapatkan apresiasi paling tinggi. Tercatat sembilan dari sepuluh responden sepakat untuk menyatakan puas terhadap pelayanan yang dihadirkan Polri kepada masyarakat," tulis Litbang Kompas seperti dikutip detikcom, Selasa (26/12).
