PPIH dan Bandara Adi Sumarmo Diduga Lakukan Penyimpangan

Solo - Masyarakat Anti Korupsi (MAKs) Jawa Tengah menuding Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo dan Bandara Internasional Adi Sumarmo melakukan penyimpangan dana jamaah haji. Setiap tahun rata-rata Rp 1 miliar tidak jelas peruntukannya.Kepada wartawan di Solo, Senin (20/11/2006), Sekjen MAKs, Boyamin, memaparkan data temuannya yang dianggap sebagai buruknya pelayanan serta penyimpan dana yang dilakukan oleh panitia haji dan pihak bandara.Salah satu yang disebutnya adalah, hingga saat ini 40 kamar VIP yang dibangun di gedung Madinah di Asrama Haji Donohudan belum selesai dibangun, padahal seharusnya telah selesai pada 14 November 2006."Saat ini pengerjaannya baru mencapai 50 persen. Keramik sebagian besar belum terpasang, pemasangan karpet baru lima kamar dan mebel belum terisi. Karena pembangunan kamar VIP itu di lantai satu, maka akan mengganggu seluruh jamaah yang diinapkan di gedung Madinah berlantai lima itu," ujarnya.Fasilitas di kantin juga dianggap kurang memadai karena tidak ada wastafel serta tidak ada atap penghubung antara ruang kantin dengan dapur. Selain itu sebagian besar plafon yang sudah rusak berat tidak diganti sehingga membahayakan jamaah.Airport TaxBoyamin menjelaskan, tahun ini terdapat 32.564 jamaah haji yang berangkat dari Bandara Adi Sumarmo Solo yang terbagi dalam 82 kloter. Dari jumlah itu terdapat 29.081 jamaah dari Jateng, 3.071 dari Yogyakarta, 169 jamaah dari Kalteng, dan 242 petugas kloter.Semula direncanakan kloter 1 hingga 41 akan diangkut dengan pesawat Boeing 737 seri 400 menuju Madinah, sedangkan kloter 42 hingga 82 akan diangkut dengan Boeing 747 langsung ke Makkah. Namun ternyata dalam kenyataannya, nanti yang akan diangkut dengan airbus Boeing 747 hanya kloter 70 hingga 82.Yang lebih disesalkan MAKs, lanjut Boyamin, adalah fasilitas yang diberikan selama di ruang tunggu bandara yang dikhususkan bagi jamaah haji sama sekali tidak memadai. Padahal setiap jamaah diwajibkan membayar airport tax sebesar Rp 40 ribu."Dengan membayar Rp 200 ketika masuk terminal bus setidaknya kita sudah mendapat fasilitas toilet. Padahal dengan jumlah rata-rata 25 ribu jamaah setiap tahunnya sudah menerima Rp 1 miliar untuk pemenuhan fasilitas itu. Lalu ke mana uang tersebut selama ini," papar Boyamin."Kalapun uang itu digunakan untuk membangun fasilitas lain, itu pun sudah penyimpangan, apalagi jika tidak jelas peruntukannya. Kami akan menginventarisasi semua ketidakberesan lebih lengkap lagi untuk laporan ke KPK," lanjutnya.Pihak Embarkasi Donohudan tidak bersedia dikonfirmasi. Edi A Suaedy yang selalu menjadi Humas PPIH menolak menanggapi dengan dalih belum berwenang menjawab. "Saya tahu hal yang dipersoalkan itu, tapi saat ini saya belum berwenang menjawab, karena PPIH tahun ini baru akan dilantik Sabtu nanti," ujarnya.Dia lalu memberikan nomor kontak HM Saidun, Humas Kanwil Depag Jawa Tengah. Namun beberapa kali dihubungi, nomor yang diberikan tersebut tidak diangkat oleh pemiliknya. (mbr/sss)