Dana Monumen Mertua Gubri Ternyata Rp 1,8 M

Pekanbaru - Rupanya, dana monumen untuk mertua Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal bukan Rp 1,6 miliar. Angka ternyata lebih besar lagi, yakni mencapai Rp 1,8 miliar lebih. Alamak!Kepastian angka itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Mukti Sanjaya saat dihubungi detikcom, Senin (20/11/2006) di Pekanbaru."Kalau media menyebut dana monumen demokrasi itu Rp 1,6 miliar, itu salah. Yang benar sesuai anggaran yang ditentukan Rp 1,8 miliar lebih dalam tahun anggaran 2006. Kita bingung juga untuk apa sebenarnya monumen itu dibangun," kata Mukti.Monumen tersebut dinamakan monumen demokrasi untuk mengenang lahirnya demokrasi di Riau oleh Ismail Suko yang notabene mertua Gubri Rusli Zainal.Mukti menilai, pembangunan monumen demokrasi itu sebenarnya tidaklah terlalu penting. Apalagi saat ini bayak masyarakat menolak pembangunannya. Mestinya Gubri Rusli Zainal bisa melihat secara jernih atas kritikan masyarakat tersebut."Selaku pemimpin semestinya harus bisa melihat secara jernih apakah pembangunan itu memang sudah sangat dibutuhkan atau tidak. Dari awal fraksi kita ini sudah menolak rencana monumen demokrasi itu. Tapi kita memang kalah suara," kata Mukti.Bila dilihat dari kacamata Islam, lanjut Mukti, pembangunan patung ataupun monumen itu haram. Maka sebaiknya rencana pembangunan itu dibatalkan saja. Lagipula, monumen itu tidak mencerminkan dari program Pemprov Riau yang akan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan."Cobalah berpikir, ada apa tidak kaitan monumen itu dengan kepentingan masyarakat banyak," ketusnya.Menurutnya, angka Rp 1,8 miliar bukanlah uang yang sedikit. Dana itu bisa dialihkan kepada proyek yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kalau Pemprov Riau tetap memaksakan kehendaknya tanpa melihat kepentingan orang banyak, ini bukti kuat pemerintah tidak menghiraukan masyarakatnya lagi."Kalau sudah begini, maka masyarakat nantinya tidak akan percaya lagi dengan pemerintah daerah kita. Termasuk dengan DPRD Riau sendiri yang dituding menyetujui anggaran monumen itu," kata Mukti.Dalam masalah proyek monumen demokrasi ini, lanjutnya, DPRD Riau secara institusi juga menerima imbasnya. Sebab ada tudingan dewan menyetujui proyek tersebut. Tapi kalau dilihat ke belakang bagaimana proses persetujuan monumen itu, tentulah berbeda."Sebab kami dari Fraksi PKS sejak awal jelas menolak monumen yang tidak jelas peruntukannya itu. Tapi mau bagaimana lagi, demokrasi ini masih seperti ini, suara terbanyak dianggap benar. Padahal kan belum tentu. Waktu itu kita kalah suara, lebih banyak yang menyetui monumen itu," kata Mukti. (cha/sss)