.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono membahas tentang rencana implementasi 'Smart Government' di IKN. Diskusi ini berlangsung di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat (22/12).
Menurut Azwar Anas Smart Government nantinya akan mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile. Ia mengungkapkan jika inovasi ini dalam proses penyempurnaan.
"Tugas pokok kami terkait penerapan smart government. Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi," ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (22/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peran sentral digitalisasi didukung oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, terutama pada masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.
Anas mengimbau agar budaya kerja digital diterapkan di IKN. Supaya IKN nantinya dapat menjadi smart city yang nyaman untuk semua orang, termasuk bagi ASN.
"Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini," imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Azwar Anas tak hanya membahas strategi pemindahan ASN dan tata kelola pemerintahan, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pemindahan ASN.
"Kebutuhan ASN bukan hanya gedung, tapi juga sekolah anak. Perlu sekolah yang bagus dan berkualifikasi tinggi dan kita akan berkoordinasi dalam penyiapannya. Sehingga, bukan hanya menjaga penghasilan, tapi juga menjaga buah hatinya untuk menjadi anak yang hebat," ungkap Anas.
Sementara itu, Bambang Susantono memberikan apresiasinya atas transformasi digital yang sudah mulai dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Baginya, IKN merupakan living lab dalam implementasi digitalisasi peradaban, termasuk digitalisasi birokrasi.
"Presiden mengingatkan kami bahwa Otorita IKN bukan Pemda, jadi jangan ikut business as usual. Ikuti pakem-pakem terkini, termasuk digitalisasi. Maka dari itu kami sangat senang sekali ada transformasi digital ini," pungkas Bambang
(akn/ega)
