.webp)
Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan hasil investigasi standard operating procedure (SOP) perizinan pendakian Gunung Marapi. Ombudsman menduga ada kelalaian terkait pembukaan jalur pendakian.
"Mereka yang rapat pada bulan Juli lalu, ada bupati, Basarnas, ataupun siapa pun itu. Juga diduga luput untuk menegaskan pada BKSDA Sumbar terkait SOP sampai peraturan menteri mengenai mitigasi bencana gunung api. Karena dilihat ini, mereka juga lalai dalam memberi tahu BKSDA," kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar Adel Wahidi dilansir detikSumut, Rabu (20/12/2023).
Menurutnya, pembukaan jalur pendakian Gunung Marapi harus memperhatikan aspek keselamatan pendaki. Selain itu, status level 2 Gunung Marapi juga seharusnya dipahami dengan meminta pendaki tidak mendekat dalam radius 3 kilometer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tidak cukup hanya meminta BKSDA Sumbar membuka pendakian. Mereka seharusnya juga memikirkan atau meminta untuk melarang pendaki mendekat dalam radius 3 kilometer. Tidak cuma membuka saja yang mereka pikirkan pada saat itu," jelasnya.
Dia mengatakan PVMBG telah bersurat kepada pemerintah daerah terkait status Gunung Marapi, tapi surat itu tidak tembus ke BKSDA. Dia pun menyayangkan hal ini.
"Sebenarnya Pusat Vulkanologi juga mengirimkan surat tentang status Gunung Marapi sekali dua minggu ke pemda Agam, Tanah Datar, dan Bukitinggi. Sayangnya, dalam surat itu, tidak ada tembusannya ke BKSDA Sumbar," ungkapnya.
"Mengenai isi surat itu, terkait larangan mendekati Gunung Marapi dalam radius 3 kilometer. Pendaki juga diminta menggunakan masker. Namun di dalam lapangan berbeda praktik yang diterapkan," sambungnya.
Simak lengkapnya di sini.
Saksikan juga 'Saat Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Sejauh 1,7 Km':
