.webp)
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menjamin dirinya akan tetap lantang menyuarakan perlawanan terhadap korupsi seandainya menang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara dialog diaspora warga Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini.
"Saya ke mana, saya pidato bicara seperti tadi (bahwa) korupsi di mana-mana. Lihat ke udara, ada pesawat, di sana ada korupsi pesawat udara," kata Mahfud di hadapan para simpatisannya di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro 72, Menteng, pada Selasa (19/12/2023).
"Lewat Departemen Kehutanan, korupsi di hutan. Naik kapal di laut, ada korupsi di Bakamla/kelautan. Ke mana? Injak tanah ada mafia pertanahan, lewat rumah sakit ada korupsi obat-obatan. Banyak korupsi. Saya selalu bicara begitu apa masih kurang lantang?" sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menambahkan, sebagai putra Madura, adalah hal biasa baginya untuk bicara lantang. Mahfud juga mengungkit capaiannya selama 4 tahun bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Empat tahun terakhir, kasus-kasus yang saya tangani, saya yang menyangkut korupsi saja Rp 701 triliun kita bisa selamatkan. Bagi UKM-UKM di bawah itu, pertumbuhan akan cukup bagus, pertumbuhan ekonomi. Apakah hanya jargon doang Pak Mahfud? Kata siapa tadi itu, enggak jargon, nyatanya saya bertindak," ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan jumlah Rp 701 triliun yang diselamatkan dari koruptor itu pun dilakukan dengan kewenangan terbatas yang dimilikinya sebagai Menkopolhukam yang tidak memiliki kewenangan yuridis langsung untuk mengusut kasus korupsi. Menurutnya, jumlah itu belum menghitung anggaran negara yang diselamatkan dari hasil kinerja KPK, Polri, dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berwenang secara yuridis mengusut kasus rasuah.
"Itu sebabnya saya katakan, itu kendalinya harus tetap. Diberi akses nanti kepada siapapun wakil presiden yang akan terpilih. Banyak kok datanya. Sudah saya susun ini, ini, dan ini masalahnya, ini cara penyelesaiannya. Dan itu hanya bisa diputuskan, penyelesaian tertentu itu, hanya di presiden dan wakil presiden," ujar Mahfud.
"Menkopolhukam itu tidak punya UU Polhukam, (sedangkan) Menteri Kehakiman punya undang-undang sendiri, Polri punya UU Polri, jaksa punya UU Kejaksaan. Yang lain punya undang-undang sendiri, saya mengkoordinir, itu pun bisa saya selamatkan. Bukan jargon!" sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp 20 juta per bulan jika korupsi di sektor pertambangan diberantas. Dia mengutip data resmi yang diumumkan mantan Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad.
"Saya pernah mengatakan bahwa seandainya korupsi di sektor pertambangan saja bisa dihapus, diberantas. Maka setiap orang rakyat Indonesia bisa mendapat Rp 20 juta setiap bulan gratis. Bukan pinjaman tapi diberikan," kata Mahfud dalam diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).
KPK saat itu mengundang para ahli dari berbagai negara, seperti ahli tambang, ahli korupsi, hingga ahli ekonomi. Samad menyampaikan bila celah korupsi di sektor pertambangan ditutup, maka kekayaan negara akan melimpah sampai mengalir ke warga negaranya.
"Lalu kesimpulannya pak kalau di tempat anda korupsi di bidang pertambangan aja, pertambangan kita kan banyak ada emas, nikel, batu bara, dan sebagainya, itu kalau itu ditutup aja negara ini sudah kaya raya, rakyatnya makmur. Itu saya katakan yang dikatakan Abraham Samad dan ada jejak digitalnya," ucap Mahfud.
Mahfud mengaku merasakan hal tersebut ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Kok rasanya benar karena korupsinya di mana-mana ada backing mafia tambang gitu. Lalu di situ ketika kami selesaikan, kalau ada jaksanya bagus, jaksanya ditindak atau dinaikkan pangkat agar enggak ngurusi kasus. Itulah sebabnya, yang saya katakan sudah diketahui umum hanya orang enggak berani katakan," ujar Mahfud.
Simak juga 'Mahfud Minta Aparat Selidiki Transaksi Janggal Dana Pemilu':
