.webp)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola dan memaksimalkan kesempatan pasar kerja di luar negeri dengan baik. Apa saja?
"Kami melakukan berbagai upaya sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945," ucap Ida dalam keterangannya, Selasa (13/12/2023).
Hal ini disampaikannya pada acara Peringatan Hari Migran Internasional 2023 yang diselenggarakan di Lampung Timur, Senin (18/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ida menjelaskan adapun salah satu upaya yang dilakukan yakni memaksimalkan peran para atase ketenagakerjaan yang ada di 11 negara-negara penempatan. Di samping itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan sertifikasi kompetensi, atau dengan bahasa lain, upskill untuk para lulusan SMA atau sederajat dan melakukan sosialisasi masif tentang cara bekerja ke luar negeri secara prosedural.
Tak sampai di situ, Kemnaker juga membentuk 25 Satgas Pekerja Migran Indonesia di debarkasi/ embarkasi dan daerah-daerah kantong Pekerja Migran Indonesia dan membentuk 503 Desa Migran Produktif (desmigratif) di desa-desa kantong Pekerja Migran Indonesia.
Ida mengungkapkan upaya-upaya tersebut dilakukan mengingat banyaknya tantangan yang perlu direspons. Pertama 54% peminat bekerja ke luar negeri tingkat pendidikannya masih didominasi SMP dan ke bawah.
Kedua, 61% jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia masih didominasi perempuan yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, yaitu caregiver dan house maid. Ketiga, masih tingginya permasalahan PMI yang berangkat secara unprosedural. Tercatat dari 1.918 pengaduan per November 2023, 1.553 (81%) merupakan pengaduan unprosedural.
(ega/ega)
