.webp)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, memfasilitasi Direksi RSUP Dr M Djamil Padang bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Pertemuan terkait tindak lanjut aspirasi soal peralihan status hak tanah PT Kereta Api Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan BUMN ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Andre Rosiade didampingi oleh Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr M Djamil Padang, dr Dovy Djanas; Dewan Pengawas (Dewas) RSUP Dr M Djamil Padang, Albertus Yudha Poerwadi; Manajer Akuntansi dan BMN RSUP Dr M Djamil, Isdal Veri; dan Staf BMN RSUP Dr M Djamil, Syafrizal.
"Kami mendampingi dan memfasilitasi manajemen RSUP M Djamil bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, supaya ada solusi bagaimana tanah yang sudah disetujui pelepasannya oleh Kementerian BUMN," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar tersebut seperti dalam keterangan kepada wartawan, Senin (18/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre Rosiade mencarikan solusi agar status tanah dari Kemenhub dan Kementerian BUMN beralih ke Kemenkes tanpa harus membayar ganti rugi sebanyak Rp 30 miliar.
"Kami menemukan, ternyata tanah itu masih atas nama Kemenhub. Kalau kita cari win-win solution, apakah mungkin, kantong kiri, kantong kanan. Itu satu," kata Andre.
"Kedua, kalau tidak mungkin, apa mungkin harganya yang semahal itu. Ketiga, apa mungkin ya, bisa pembayarannya kami cicil, karena ini kan Kemenkes," sambung Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumbar tersebut.
Andre mengatakan dirinya memfasilitasi pertemuan tersebut agar persoalan tanah segera selesai. Sebab, urusan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Supaya pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Barat lebih baik lagi, mohon doanya dan dukungannya masyarakat Sumbar. Terus bekerja," kata Andre.
Andre sebelumnya meminta Erick Thohir mencarikan solusi terkait status kepemilikan tanah RSUP Dr M Djamil Padang. Permintaan tersebut disampaikan oleh Andre Rosiade dalam rapat kerja (Raker) antara Menteri BUMN beserta jajaran dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12).
Andre Rosiade mengatakan, masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan oleh RSUP Dr M Djamil yang harus membayar kompensasi sebesar Rp30 miliar kepada pihak PT KAI. Pasalnya, tanah yang jatuh kepada RSUP Dr M Djamil tersebut masih berada di bawah penguasaan atau kepemilikan aset dari Kemenhub.
"Kita butuh uang itu untuk membangun ruang baru bagi 15 ribu pasien yang membutuhkan ruang perawatan baru," kata Andre.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama (Dirut) RSUP Dr M Djamil Padang, dr Dovy Djanas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Andre Rosiade yang telah memfasilitasi ia dan jajarannya bertemu dengan Menteri BUMN terkait status hak tanah KAI untuk kepentingan layanan kesehatan.
"Kita tahu bahwa saat ini, kami di RSUP Dr M Djamil kekurangan tempat rawatan yang tentunya ini akan membawa manfaat yang sangat besar untuk rakyat Sumbar mengenai pengalihan hak tanah, ini yang sudah disetujui. Tapi tinggal skema pembiayaan untuk ganti rugi ini," katanya.
Skema yang dimaksud, di antaranya, penundaan pembayaran (grace period) dan dibayar setelah ada menghasilkan. Kemudian, pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan cicilan dan atau melalui CSR BUMN.
Dia berharap ada pertimbangan dari Erick Thohir agar mencarikan jalan terbaik bagi kepentingan masyarakat untuk layanan rawatan kepada pasien-pasien yang membutuhkan tempat rawatan.
"Karena kita tahu bahwa RSUP Dr M Djamil ini merupakan rujukan dari Sumatera Bagian Tengah dan ini yang memang kami harapkan, supaya mudah-mudahan cepat kami bangun di dalam tahun ini, sehingga kesempatan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat Sumbar," tuturnya.
Lihat juga Video 'Prabowo-Gibran Unggul di Survei Poltracking, Gerindra: Tren Terus Naik':
