Pemerintah Tidak Tolerir Jika Aksi Tolak Bush Anarkis

Jakarta - Pemerintah menilai aksi unjuk rasa menjelang kedatangan Presiden AS George W Bush sebagai realitas demokrasi yang dijamin undang-undang. Namun pemerintah tidak akan mentolerir bila ada aksi yang berubah jadi anarkis."Saya kira unjuk rasa dijamin undang-undang. Oleh karena itu unjuk rasa harus sesuai aturan dan dilakukan dengan tanggung jawab dan tetap menjaga ketertiban umum, keamanan dan hak-hak orang lain," kata Menko Polhukam Widodo AS, dalam jumpa pers di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Sabtu (18/11/2006).Hal ini disampaikan Widodo usai melaukakn rapat koordinasi terbatas yang membahas perkembangan dan evaluasi keamanan secara nasional, termasuk keamanan kedatangan Presiden AS George W Bush.Rapat itu juga dihadiri oleh Mendagri M Ma'ruf, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar.Widodo mengatakan, pemerintah sangat menghargai berbagai kalangan yang akan menciptakan atmosfir keamanan yang baik dalam aksi unjuk rasa itu. Namun dalam menghadapi para demonstran, aparat kemanan juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum."Aparat akan melaksanakan tugas sesuai prosedur, profesional dan proporsional. Dan tidak akan membiarkan adanya tindakan anarkis. Aparat tidak akan mentolerir adanya anarkisme dan akan menindak tegas sesuai hukum," tegas Widodo.Untuk itu, lanjut Widodo, pemerintah mengimbau masyarakat yang melaksanakan unjuk rasa agar menjaga keamanan.Sementara itu mengenai jumlah aparat keamanan yang diaktakan berlebihan, Widodo membantahnya, karena menurut dia, jumlah personel yang dikerahkan sangat wajar, karena disesuaikan denga kebutuhan."Saya kira kewajaran itu disesuaikan dengan analisis situasi yang ada. Saya kira semua tahu, setiap kunjungan Bush di manapun ada reaksi yang menjadi atensi kita dalam menghadapi situasi keamanan itu," jelasnya. (ahm/ahm)