Cegah Studi Banding Tidak Efektif, DPR Disarankan Ajak Pers

Jakarta - Kunjungan anggota DPR ke luar negeri terkadang tidak membawa manfaat. Para anggota dewan pun disarankan mengajak insan Pers untuk mengontrol kerja, apakah agenda ke luar negeri benar-benar tercapai."Satu atau dua orang dari pers harus ikut, karena hanya pers yang bisa mengontrol DPR," kata Ketua Fraksi PAN MPR-RI, Patrialis Akbar di Mario's Place, Menteng Huis, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2006).Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban anggaran para anggota dewan yang berkunjung ke luar negeri juga bermasalah."Tanda tangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) lalu duit turun, sudah," jelas Patrialis.Patrialis mengakui, mekanisme pertanggungjawaban itu memang harus dibenahi, tidak hanya anggaran, tapi hasil yang didapatkan dari studi banding."Jadi setiap anggota yang pergi harus bikin laporan tertulis, apa saja yang didapatkan selama studi banding," tegasnya.Patrialis mengatakan, bahwa studi banding tersebut adakalanya dibutuhkan agar jangan sampai anggota DPR membuat undang-undang dengan cara-cara yang tidak cerdas."Tapi kalau studi bandingnya ke suatu negara, besok tahu-tahu berangkat ke negara yang sama dengan masalah yang itu-itu juga, itu tidak benar," imbuh politisi PAN ini. Ahli hukum pidana UI Rudi Satrio mengatakan studi banding anggota DPR harus melihat kepentingannya. Anggota DPR juga harus membuktikan dengan memberikan pertanggungjawaban."Lihat kepentingannya, kalau sudah dianggarkan namun tidak dipertanggungjawabkan, ya merugikan keuangan negara," tambah Rudi. (nwk/ahm)