.webp)
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan geliat pembangunan di Kepulauan Seribu, terutama dalam lima tahun terakhir, harus terus menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap ragam kemudahan yang sudah dirasakan warga harus dipastikan terus berjalan dan ditingkatkan kapasitas serta pemanfaatannya.
Diketahui, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat progres yang signifikan pada pembangunan di Kepulauan Seribu. Namun, Fahira menilai kemajuan pembangunan ini harus terus ditingkatkan. Salah satunya dengan memastikan pemerataan hasil pembangunan, mulai dari konektivitas transportasi, air bersih, kesehatan, pangan dan lainnya.
"Kepulauan Seribu adalah bagian integral dari Jakarta. Artinya kemajuan pembangunan yang dirasakan warga Jakarta yang ada di daratan juga harus dirasakan setara oleh semua warga di Kepulauan Seribu. Malah idealnya Kepulauan Seribu harus menjadi beranda depan Jakarta sehingga harus terus ditata," ungkap Fahira dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulilah selama lima tahun terakhir ini, geliat pembangunan terutama infrastruktur dan pelayanan dasar di Kepulauan Seribu dampaknya cukup signifikan dirasakan warga. Kesetaraan pembangunan inilah yang harus terus kita pastikan terjadi," sambungnya.
Fahira merinci ada 9 poin yang setidaknya harus menjadi perhatian untuk memastikan kesetaraan pembangunan di Kepulauan Seribu.
Pertama, memastikan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu terkonektivitas, terintegrasi, dan murah.
Kedua, terus memberdayakan ekonomi warga, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya, program pendampingan dan pelatihan sangat penting dilakukan untuk ibu-ibu rumah tangga di Kepulauan Seribu yang ingin membuka usaha di rumah.
Ketiga, memastikan pembangunan infrastruktur air bersih terus ditingkatkan dan subsidi harga air bersih terus berjalan. Ia menambahkan ketersediaan energi listrik juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kepulauan Seribu 24 jam.
Keempat, memastikan warga Kepulauan Seribu mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan (KJS Plus; KJP Plus; Kartu Anak Jakarta; Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Ia menilai idealnya terdapat pelayanan advokasi untuk membantu warga Kepulauan Seribu yang kesulitan mengakses layanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan.
Kelima, pemberdayaan nelayan dan pengembangan sektor pariwisata. Fahira menyoroti perlu hadirnya program berkelanjutan untuk memastikan dua potensi besar Kepulauan Seribu, yakni perikanan (nelayan) dan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Keenam, memastikan harga pangan dan komoditas lainnya di Kepulauan Seribu setara dengan wilayah lain di Jakarta. Artinya, saat ini kehadiran Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil harus terus dioptimalkan agar harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan wilayah Jakarta daratan, termasuk juga harga solar menjadi kebutuhan dasar nelayan.
Ketujuh, pentingnya pelayanan perlindungan masyarakat dengan memberikan pelayanan pendampingan hukum gratis bagi anak dan perempuan korban kekerasan serta warga Kepulauan Seribu lainnya yang mencari keadilan.
Kedelapan, keberlanjutan dana bansos sebagai salah satu upaya pemberdayaan warga di Kepulauan Seribu juga perlu diperluas manfaatnya. Pemerintah diharap dapat memastikan bantuan sosial (KJS Plus; KJP Plus; Kartu Anak Jakarta; Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul; Kartu Pekerja; Kartu Jakarta Penyandang Disabilitas; Program Subsidi Pangan Murah, Kartu Jakarta Lansia dan bantuan sosial lainnya) untuk warga Kepulauan Seribu untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan.
Kesembilan, pilar sosial dan umat di Kepulauan Seribu juga harus terus dikuatkan. Salah satunya dengan memastikan peningkatan kesejahteraan para Kader PKK, Dasawisma, Jumantik, Posyandu, Posbindu, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, RT/RW, guru honorer/madrasah/ PAUD yang ada di Kepulauan Seribu.
"Ke depan, Bantuan Operasional Tempat Ibadah atau BOTI dan pemberdayaan umat mulai dari majelis taklim dan kegiatan agama lainnya di Kepulauan Seribu harus semakin optimal," pungkasnya.
(ega/ega)
