Monumen Demokrasi Riau Rp 1,6 Miliar Bentuk Nepotisme

Pekanbaru - Rencana pembangunan monumen demokrasi yang melibatkan mertua Gubernur Riau senilai Rp 1,6 miliar terus menuai kritik. Pembangunan itu dinilai lebih menonjolkan nepotisme."Saya menilai, pembangunan monumen dengan anggaran dana rakyat ini terkesan sebagai bentuk nepotisme. Dan apa lagi dalam pandangan Islam ataupun Melayu sendiri, membangun monumen ini kan diharamkan," kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokasi dan Pengacara Indonesia (HAPI), Kapitra Ampera, Sabtu (18/11/2006) di Pekanbaru. Menurut dia, pembangunan monumen yang disebut sebagai tonggak lahirnya demokrasi di Riau, di mana Ismail Suko pada tahun 1985 terpilih sebagai gubernur dan dianulir kembali oleh pemerintah pusat, hanya bersifat institusional. Semua pihak belum sependapat jika peristiwa pemilihan kepala daerah waktu itu sebagai bentuk lahirnya demokrasi. "Saya lebih melihat peristiwa yang terjadi waktu itu, hanya sebuah bentuk pembangkangan anggota dewan untuk tidak memilih jago yang ditetapkan rezim Orde Baru. Tapi kan kita lihat kembali ke belakang, ternyata mereka yang membangkang akhirnya tetap menyetujui gubernur titipan pemerintah pusat. Apakah peristiwa semacam ini disebut lahirnya tonggak demokrasi?" kata Kapitra. Praktisi hukum ini menilai, dana pembangunan monumen yang lumayan besar itu akan lebih bermanfaat bila digulirkan untuk kepentingan publik. Sedangkan monumen demokrasi itu dibangun hanya untuk kepentingan segelitir orang saja."Akan lebih bermanfaat uang rakyat itu dipergunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Rasanya belumlah sebegitu penting munumen itu dibangun. Pembangunan monumen itu cuma menghamburkan uang rakyat saja," ketus dia. Pembangunan monumen yang dinilai menghamburkan uang rakyat itu, kata Kapitra, dengan sendirinya Pemprov Riau yang menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat. Karena pembangunan monumen itu sendiri belum tentu merupakan murni keinginan masyarakat Riau secara umum. Apalagi pembangunan ini dikaitkan dengan program Pemprov Riau yang akan mengentaskan kemiskinan dan kebodahan di tengah masyarakat. Tentulah monumen ini tidak relevan dengan program pengentasan kemiskinan itu sendiri."Apalagi, pendapat publik menyangkutkan hubungan Ismail Suko yang tak lain sebagai mertua Gubernur Riau. Maka jangan salahkan publik akan menilai pembangunan monumen ini bernuasa nepotisme yang cukup besar," kata Kapitra. (cha/asy)