Naik Gaji, Junta Thailand Dikecam

Bangkok - Belum genap dua bulan berkuasa, junta militer Thailand sudah menunjukkan belangnya. Belum apa-apa, penguasa baru negeri Gajah Putih itu sudah meminta kenaikan gaji dan menduduki posisi-posisi kunci di beberapa perusahaan besar milik negara. Walah!Kabinet yang dibentuk junta pekan lalu menyetujui tambahan pembayaran gaji bulanan hingga 120 ribu baht (sekitar Rp 30 juta) untuk para pemimpin tertinggi kudeta militer termasuk Jenderal Sonthi Boonyaratglin.Dana ekstra itu diberikan bersamaan dengan gaji bulanan reguler mereka. Dengan tambahan pendapatan itu, penghasilan bulanan yang diterima Sonthi meningkat dua kali lipat.Buntutnya, junta militer menuai kecaman dari berbagai kalangan di Thailand. "Apa yang dipikirkan para pemimpin kudeta?" tanya Tulsathit Taptim, editor harian Thai berbahasa Inggris, Nation, seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/11/2006). "Saya tak bisa menemukan alasan bagus apa pun kecuali bahwa mereka kini sudah sangat bosan dengan pekerjaan mereka dan ingin memancing aksi protes jalanan supaya bisa keluar dengan cepat," cetus Tulsathit.Kritikan senada dilontarkan Michael Nelson, pakar politik Thai. Menurutnya, kenaikan gaji itu merupakan langkah yang keliru secara politik. Apalagi karena para pemimpin kudeta telah berjanji untuk memberantas korupsi."Dengan janji-janji tinggi mereka akan moralitas, transparansi dan pengorbanan, mereka harusnya menjadi orang terakhir yang menerima keuntungan," kata Nelson.Junta juga dikritik karena menempatkan jenderal-jenderalnya ke dalam dewan perusahaan-perusahaan yang dikelola negara, termasuk maskapai penerbangan Thai Airways International. Orang paling berkuasa kedua setelah Sonthi, Marsekal Udara Chalit Pukbhasuk, telah disetujui oleh dewan Thai Airways sebagai pimpinan baru maskapai nasional itu.Menurut Panitan Wattanayagorn, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, langkah itu justru menimbulkan keraguan akan peran junta. Secara politik, bukanlah keputusan yang tepat untuk mengirimkan orang-orang militer ke perusahaan publik. (ita/nrl)