.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuat aplikasi layanan baru. Hal ini karena pembuatan aplikasi tersebut umumnya tidak saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga hanya akan membuat masyarakat kebingungan.
"Kita mendorong replikasi. Karena sekarang arahan presiden tidak boleh lagi satu inovasi satu aplikasi. Kalau aplikasi kita semakin banyak maka rakyat akan bingung, akan memperbanyak akun semakin rumit untuk mendapatkan layanan," kata Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).
Hal ini dikatakan Anas saat menghadiri Innovative Government Award (IGA) 2023 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas mengatakan banyaknya aplikasi jika tidak dimaksimalkan dengan baik hanya akan menjadi tumpukan PR dan masalah. Menurutnya, aplikasi lebih baik sedikit tapi penggunaannya maksimal dan saling terhubung.
"Aplikasi-aplikasi ini didorong untuk diinteroperabilitaskan. Tentu ini membutuhkan komitmen dan bukan pekerjaan yang mudah. Karena sekarang trennya bikin aplikasi," ujarnya.
Anas memaparkan saat ini Kementerian PAN-RB bersama LAN dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). JIPPNas ini merupakan portal yang menyediakan integrasi data inovasi informasi pelayanan publik.
"Beberapa bulan ini kita kerja keras untuk mengintegrasikan dalam satu portal JIPPNas dan sekarang sudah dalam satu portal dan mudah-mudahan kedepan bisa terus kita integrasikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anas berharap dengan adanya JIPPNas ini akan membuat perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Ia juga mengatakan pelayanan publik perlu melakukan penyesuaian ke arah yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan fleksibel yang dapat memberikan warna baru dalam pelayanan publik tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan inovasi adalah jantung perubahan. Menurut Tito, pemerintah harus terus berinovasi agar bisa bertahan hidup dalam perubahan zaman.
"Inovasi secara internal harus terus ditumbuhkan dengan mendorong semua daerah berinovasi. Sehingga melalui skema otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk bermanuver, ditambah sistem demokrasi dimana rakyat diberikan ruang untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, maka tuntutan dari masyarakat agar daerahnya bisa melompat dan semakin maju sangat kuat," ujarnya.
Tito kemudian berharap pelaksanaan IGA Award ini akan mendorong semakin banyak daerah dan lembaga pemerintah yang terinspirasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Dengan semangat inovasi yang terus ditingkatkan, diharapkan instansi pemerintah di seluruh Indonesia dapat terus bertransformasi menuju yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Sebagai informasi, penganugerahan IGA Award 2023 adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah. Selain menumbuhkan iklim kompetitif antardaerah, kepala daerah yang mendapatkan penghargaan tentunya juga akan termotivasi kuat untuk bekerja lebih hebat.
(anl/ega)
