.webp)
KPK memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah. Salah satu yang disinggung mengenai proyek infrastruktur jalan di Lampung yang sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa.
Hal itu disampaikan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). Nawawi awalnya bicara pentingnya perkembangan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Salah satu fenomena yang kami amati adalah perkembangan teknologi. Kami juga menganggap bahwa sinergisitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan," kata Nawawi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nawawi mengatakan pemerintah telah mengetatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menekan peluang korupsi. Namun ia mengaku masih ada sejumlah kasus korupsi di daerah yang terjadi meski telah menggunakan sistem berbasis digital.
"Kami sampaikan contoh sederhana, fenomena terungkapnya beberapa kasus di berbagai daerah tentang permintaan uang ketok oleh oknum DPRD dalam rangka pengesahan APBD. Demikian juga pelayanan publik berupa penerbitan ijin dan rekomendasi di tingkat pusat dan daerah. Pengadaan barang dan jasa yang masih menyisakan praktek-praktek koruptif berupa markup harga, pengaturan tender elektronik," terang Nawawi.
Nawawi kemudian berbicara tentang proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang rentan terjadi korupsi. Dia menyinggung terkait pembangunan jalan di Lampung yang sempat membuat Jokowi kecewa.
"Selain fenomena uang ketok di daerah, saat ini prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden kecewa di Provinsi Lampung," katanya.
Selain itu, KPK menyinggung rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. Nawawi mengatakan hal tersebut menjadi isu yang berulang tiap tahunnya.
"Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan isu berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran," jelas Nawawi.
Simak Video 'Jokowi di Hakordia 2023: Tak Ada Negara yang Tangkap Pejabat Sebanyak RI':
